Page 56 - BUKU 2. PPR INDUSTRI TK. 1
P. 56
BAB II PERATURAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
A. Dasar Hukum
Setiap pengangkutan zat radioaktif harus memenuhi ketentuan pada Peraturan
Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2015, dan ketentuan teknis dalam SK. Bapeten
No.04/Ka.Bapeten/V-99, serta mematuhi ketentuan umum lain yang mengatur
pengangkutan barang melalui darat, air maupun udara, termasuk untuk barang
yang mempunyai sifat lain yang berbahaya (B3).
Pengertian pengangkutan zat radioaktif adalah pemindahan zat radioaktif yang
memenuhi ketentuan teknis keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat
radioaktif dan teknis keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif, dari suatu
tempat ke tempat lain melalui jaringan lalu lintas umum, dengan menggunakan
sarana angkutan darat, air, atau udara.
PP No 58 tahun 2015 mengatur jenis zat radioaktif dalam pengangkutan, serta
teknis keselamatan dan keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif.
Ketentuan pengangkutan zat radioaktif harus dilaksanakan oleh Pengirim,
Pengangkut, dan Penerima.
1. Pengirim adalah pemegang izin pemanfaatan sumber radiasi pengion
atau pemanfaatan bahan nuklir yang melakukan pengiriman zat
radioaktif yang dinyatakan dalam dokumen pengiriman dan/atau yang
melakukan sendiri Pengangkutan Zat Radioaktif yang akan
dimanfaatkannya.
2. Penerima adalah pemegang izin pemanfaatan sumber radiasi pengion
atau pemanfaatan bahan nuklir, yang menerima zat radioaktif dari
Pengirim dan dinyatakan dalam dokumen pengiriman.
3. Pengangkut adalah badan hukum di bidang pengangkutan yang
melakukan Pengangkutan Zat Radioaktif.
Pengangkutan Zat Radioaktif, DPK – BRIN, 2023 | 3
