Page 58 - RESPONSI PPR INDUSTRI TK. 1

RESPONSI 5
PELATIHAN KESELAMATAN RADIASI Kode: RES5_IN1/KNR/DPK/2023

BAGI CALON PETUGAS PROTEKSI
RADIASI INDUSTRI TK I DAN MEDIK TK I Halaman : 12 dari 16

59. Memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir, namun lokasi pemanfaatan berbeda dengan
yang tertera dalam izin pemanfaatan yang diterbitkan BAPETEN, merupakan
pelanggaran terhadap:
a. Pelanggaran pasal 54 PP No. 29 Tahun 2008, BAPETEN dapat menjatuhkan sanksi
peringatan tertulis
b. Pelanggaran pasal 50 PP No. 29 Tahun 2008, BAPETEN dapat menjatuhkan sanksi
pencabutan izin secara langsung
c. Pelanggaran UU No. 10 Tahun 1997, BAPETEN dapat menjatuhkan sanksi
pencabutan izin secara langsung
d. Pelanggaran UU No. 10 Tahun 1997, BAPETEN dapat menjatuhkan sanksi
peringatan tertulis

60. Berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2015 tentang keamanan Sumber
Radioaktif, upaya keamanan sumber radioaktif untuk kegiatan ekspor, impor,
penggunaan, produksi radioisotope dan pengelolaan limbah radioaktif harus memenuhi
fungsi:
a. Pencegahan c. Deteksi
b. Penundaan d. Jawaban a, b, dan c benar

61. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah
Radioaktif, limbah radioaktif tingkat tinggi berupa:
a. Zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan lagi
b. Zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan lagi
c. Bahan bakar nuklir bekas
d. Bahan dan peralatan terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan lagi

62. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah
Radioaktif, hasil perekaman limbah radioaktif wajib dilaporkan kepada kepala BAPETEN
paling sedikit:
a. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan c. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun
b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun d. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

63. Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajiban pemantauan dosis radiasi bagi
pekerja radiasi merupakan pelanggaran terhadap:
a. Pelanggaran PP No. 29 Tahun 2008, BAPETEN dapat menjatuhkan sanksi
pencabutan izin secara langsung
b. Pelanggaran PP No. 29 Tahun 2008, BAPETEN dapat menjatuhkan sanksi
peringatan tertulis
c. Pelanggaran UU No. 10 Tahun 1997, BAPETEN dapat menjatuhkan sanksi
pencabutan izin secara langsung

Halaman 12 dari 16