Page 13 - E-book Sejarah_Mega Malvina2_Flip2
P. 13
Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7
sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya
harga-harga barang naik tidak terkendali dan hal itu berarti biaya hidup juga makin
tinggi.
3. Krisis Hukum
Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang
politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan
peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk
melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat
pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD
1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas
dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).
Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik pelanggaran
HAM. Pelanggaran HAM tersebut seperti pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di
Aceh, penumpasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, terjadinya kasus Marsinah,
dan penculikan aktivis mahasiswa reformasi. Kasus pelanggaran HAM antara lain berupa
pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa. Pelanggaran tersebut
merupakan dampak pendekatan keamanan yang dilakukan ABRI dalam menyelesaikan
masalah-masalah pembangunan.
4. Krisis Sosial
Krisis politik, hukum dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial.
Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik
politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai
kerusuhan di beberapa daerah, khususnya kerusuhan-kerusuhan anti-Cina di sejumlah kota
di Indonesia. Kelompok Cina/Tionghoa merupakan sasaran kemarahan masyarakat. Hal itu
karena kelompok Cina/Tionghoa mendominasi perekonomian di Indonesia. Badai krisis
ekonomi makin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi.. Ketimpangan
perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial.
Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako,
rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.
@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 8
