Page 30 - Semestaku_ICT_Flip Builder
P. 30
Namun sayang kabar ini diikuti sebuah masalah terkait
hukum di Bumi. Direktur Program Sektor Swasta di Secure
World Foundation, Ian Christensen menyebut belum ada
kejelasan soal kepemilikan sumber daya di antariksa dari
segi hukum dan beberapa di antaranya masih ambigu.
"Ada beberapa celah dalam undang-undang, dan beberapa
hal perlu diklasifikasi untuk memberikan kepastian lebih
pada undang-undang saat ini," kata Christensen kepada
CNBC Internasional.
Belum ada otoritas tunggal yang bertanggung jawab soal
alokasi sumber daya di antariksa. Sekarang, izin dikeluarkan
dari pemerintah pihak yang melakukan aktivitas.
"Penegakan dilakukan oleh otoritas pemerintah nasional,
namun otoritas luar angkasa khusus belum ada," jelasnya.
Aturan soal aktivitas antariksa dan dinilai paling
komprehensif adalah Perjanjian Luar Angkas dari PBB yang
dirilis 1967. Namun hingga kini kebingungan antar-negara
masih terjadi terkait kegiatan di luar angkasa.
Rebeca Keller, analis sains dan teknologi Stratfor,
mengatakan penggunaan sumber daya antariksa masih
kabur. Dia menambahkan masalah tersebut dapat diartikan
dua arah dan menimbulkan perdebatan.
"Pemerintah dan bahkan para ahli di bidang ini masih
memperebutkan penggunaan yang tepat dari sumber daya
ini dan itu tetap jadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab,"
ungkapnya.
18
Peristiwa Faktual
