Page 13 - SKH Palangka Post Edisi 02 Mei 2020
P. 13

DPRD KOTA PALANGKA RAYA









                SABTU, 2 MEI 2020                                                                                                                                                                    13

                Masyarakat Harus                                                    Rekomendasi Adeksi



                 Paham Kebijakan


                                PSKH                                   Terkait Anggaran Covid-19



                PALANGKA RAYA, PPOST       Lebih  jauh politikus  PDI
                 Pemerintah Kota (Pem-   Perjuangan ‘Kota Cantik’ ini
                ko) Palangka Raya  bakal   mengatakan, bila masyarakat
                segera menerapkan dua    sejauh ini telah menjalankan    PALANGKA RAYA, PPOST                                Sigit mengatakan, penge-  pangan,  peranan DPRD dalam   demikian ada keterbukaan
                langkah strategis dalam    berbagai kebijakan pemerin-                                                      lolaan anggaran daerah baik   penetapan APBD menjadi san-  dalam penetapan kebijakan
                penanganan penyebaran    tah,  baik berupa social dan   Ketua Umum Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   pada sisi pendapatan, belanja   gat penting dan mendasar,”   perubahan alokasi anggaran
                Corona Virus Disease 2019   physical distancing mau-  (DPRD) Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Sigit K Yunianto,   maupun pembiayaan meru-  ujar Sigit dalam rilisnya.  atau refocusing kegiatan APBD.
                (Covid-19).                       pun penggunaan      menyampaikan rekomendasi untuk kepala daerah kota se-  pakan tindakan pembebanan   Lebih lanjut, Sigit yang juga   Kedua, hasil perubahan alo-
                 Dua langkah                      masker sert a                                                             atau pengalokasian nilai atau   Ketua DPRD Palangka Raya   kasi anggaran atau refocusing
                strategis penan-                  menjalankan         Indonesia dalam rangka melakukan pengawasan terhadap   hak kepada masyarakat, maka   ini menegaskan, Adeksi mem-  kegiatan APBD yang sudah
                ganan pandemi                     aturan lainnya.     pengalokasian dan pengelolaan anggaran APBD bagi pen-  hal tersebut harus diputuskan   berikan empat rekomendasi   ditetapkan kepala daerah harus
                itu mencakup                        Tidak sedikit     anganan pandemi Covid-19.                             oleh masyarakat.         kepada kepala daerah dalam   dikirimkan kepada DPRD seb-
                pen era pan                       yang  berimbas                                                             “Atas dasar itulah, maka selu-  melakukan refocusing APBD   agai dasar dalam melakukan
                P emb atasan                      pada banyak sisi                                                          ruh negara demokrasi di dunia   untuk penanganan Covid-19.  pengawasan pelaksnaannya.
                Skala Kelura-                     kehidupan. Sep-                                                           bahwasanya hak anggaran itu   Pertama, peroses pemba-  Ketiga, DPRD bisa melaku-
                han Humanis                       erti, masyarakat                                                          ada pada wakil rakyat atau par-  hasan perubahan alokasi ang-  kan  rapat  kerja  atau  rapat
                (PSKH) dan                        banyak kehilan-                                                           lemen baik nasional maupun   garan dan refocusing APBD   lainya untuk meminta penjela-
                penerapan Pro-                    gan sumber pe-                                                            lokal,” jelasnya, kemarin.  oleh kepala daerah harus di-  san pemerintah daerah atas
                tokol Karantina                   kerjaan,  menu-                                                            Pemikiran tersebut, kata Si-  beritahukan kepada pimpinan   pelaksanaan alokasi anggaran
                Mandiri Pence-                    runnya penghas-                                                           git, karena pengelolaan keuan-  DPRD, sehingga pimpinan de-  atau refocusing kegiatan APBD
                gahan  Infeksi     Riduanto       ilan dan dampak                                                           gan daerah merupakan salah   wan dan fraksi bisa hadir me-  dalam  rangka  penanganan
                (PKMPI).                          lainnya. Uluran                                                           satu objek yang rawan dengan   nyaksikan proses pembahasan   Covid-19.
                    Agar dua langkah strat-  bantuan pun menjadi hara-                                                      penyimpangan.            perubahan anggaran.        Keempat, DPRD bisa mem-
                egis itu dapat berjalan suk-  pan, seperti bantuan sem-                                                      “Penyimpangan akan mu-    Kehadiran DPRD hanya se-  bentuk Pansus Gugus Tugas
                ses, maka menurut anggota   bako maupun bantuan sosial                                                      dah terjadi jika tidak ada me-  bagai pengamat untuk meli-  Covid-19 yang bertugas mem-
                DPRD Palangka Raya Rid-  (bansos) lainnya.                                                                  kanisme check and balance   hat secara langsung dan utuh   berikan dukungan, penguatan,
                uanto,  ujung  tombaknya   “Lagi-lagi masyarakatpun                                                         (pengawasan dan pertimban-  proses pembahasan perubahan   dan pengawasan politik terha-
                sangat tergantung dengan   bertanya, apa cukup sembako                                                      gan) kekuasaan. Maka untuk   alokasi anggaran atau refocus-  dap pelaksanaan penanganan
                masyarakat dalam men-    yang didapat dimakan satu                                                          mencegah terjadinya penyim-  ing kegiatan APBD. Dengan   wabah Covid-19. (fys/P4)
                jalankan kebijakan terse-  keluarga dalam tiga bulan.
                but.                     Lalu berapa  duit bantuan
                 Menurutnya, banyak ma-  bansos yang diterima dan
                syarakat yang tidak menge-  bagaimana teknisnya. Nah,
                tahui tentang kebijakan itu.   ini memang dinamika,” ujar
                Terutama, batasan-batasan   Riduanto.
                apa saja yang diatur atau   Terlepas dari itu semua,
                dilarang apabila dua lang-  Riduanto meminta kepada
                kah strategis ini diterapkan.   pemko untuk nantinya  bila
                 Di satu sisi, sebelum diber-  telah resmi menerapkan
                lakukannya dua langkah   dua langkah strategis itu,
                strategis itu, ada baiknya   maka harus dibarengi den-
                masyarakat perlu mema-   gan sosialisasi  secara mas-
                hami pijakan dan alasan serta   sif,  sehingga  masyarakat
                dasar hukum yang jelas dari   benar-benar paham kebi-
                kebijakan strategis ini.   jakan.
                 “Masyarakat banyak ber-   “Kami sangat mendu-
                tanya-tanya. Berapa kelura-  kung langkah strategis ini.
                han dikatakan zona merah.    Namun masyarakat harus
                Lalu berapa dan siapa orang   mendapatkan dulu edu-
                yang terpapar korona. Kapan   kasi dan pemahaman. Den-                                                                                             REKOMENDASI - Ketua Umum Adeksi, Sigit K Yunianto,
                dan bagaimana riwayat orang   gan begitu upaya memutus                                                                                             menyampaikan rekomendasi untuk kepala daerah kota
                tersebut.  Iya, sepertinya ma-  mata rantai Covid-19 dapat                                                                                         se-Indonesia  dalam  rangka  melakukan  pengawasan
                syarakat perlu tahu,” sebut   berjalan dengan cepat,”                                                                                              terhadap pengalokasian dan pengelolaan anggaran APBD
                                                                                                                                                                   bagi penanganan pandemi Covid-19.
                Riduanto.                kata Riduanto.(fys/P4)
                                                                                                                                                                                               Foto : PPost/Ferry Santoso













                                                                                                 Wacana Pansus Covid-19





                                                                                                          Menuai Kontroversi






                                                                                                 SAMPIT, PPOST                                        memberikan saran, pandangan   anggaran yang digelantorkan
                                                                                                 Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) anggaran   dan pendapatnya sebagai reko-  untuk mengatasi wabah Covid
                                                                                                                                                      mendasi kepada pihak pemerin-
                                                                                                                                                                                 19 sebesar Rp 31miliar yang  ber-
                                                                                                 Covid -19  yang diusulkan tiga fraksi Dewan Perwakilan   tah daerah,” jelas Ahmad Yani.  sumber dari APBD Kotim 2020.
                                                                                                 Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin  Timur     Hal senada juga disampaikan   “Kami, khususnya fraksi PAN,
                                                                                                 (Kotim) menuai kontroversi.                          Ketua Fraksi Demokrat,  Pari-  tidak akan membiarkan dana
                                                                                                                                                      mus. Ia mengatakan, pembentu-  sangat besar yang disediakan
                                                                                                                                                      kan pansus dirasa kurang perlu.   untuk mencegah dan menangani
                                                                                                  Pasalnya, ada dua fraksi partai   melakukan kegiatan monitoring   Sebab,   pemerintah daerah saat   pandemi virus korona tanpa
                                                                                                 politik besar, yakni fraksi  PDI   ke setiap kecamatan dan desa   ini melalui Gugus Tugas Co-  pengawasan,” kata Ketua fraksi
                                                                                                 Perjuangan yang mempunyai tu-  agar mengetahui dulu duduk   vid-19 baru memulai pekerjaan-  PAN.
                                                                                                 juh kursi  di DPRD justru menilai   persoalan dan kondisi masyara-  nya dalam menangani wabah   Fraksi PKB juga sepakat dan
                                                                                                 pansus belum layak dibentuk.   kat kita yang terkena dampak   virus tersebut.   mendukung pembentukan pan-
                                                                                                 Begitu juga dengan fraksi De-  oleh wabah virus sangat mema-  “Dibentuknya pansus itu kan   sus. Anggota Fraksi PKB, Bima
                                                                                                 mokrat yang menyatakan pansus   tikan itu,” kata Ahmad Yani.  apabila ada dugaan pelanggaran   Santoso mengatakan, pemben-
                                                                                                 anggaran Covid- 19 belum saat-  Dibentuk atau tidaknya pan-  yang dilakukan pemkab dalam   tukan pansus jangan dianggap
                                                                                      Foto : PPost/Emi  nya dibentuk.      sus, lanjut Ahmad Yani. tidak   menangani Covid-19. Sekarang   negatif. Hal itu memiliki tujuan
                BANJIR - Sejumlah dewa di wilayah Utara Kotim terendam banjir, Kamis (30/4) kemarin. Salah satunya Desa Sungai
                Ubar Mandiri yang memang menjadi langganan banjir selama ini.                     Ketua DPC PDI Perjuan-   jauh berbeda dengan apa yang   ini mereka baru mulai pekerjaan,   yang mulia, terutama berkaitan
                                                                                                 gan Kotim, Ahmad Yani men-  didapatkan bila mana mereka   nanti jika ada dugaan peny-  dengan penanganan hingga
                                   Sejumlah Desa                                                 gatakan,  wacana pembentukan   sudah melakukan fungsi penga-  alahgunaan atau pelanggaran   penyaluran bantuan dari peman-
                                                                                                 pansus untuk   kinerja dan ke-
                                                                                                                                                      baru kita bentuk pansus. Cari
                                                                                                                           wasan secara langsung melalui
                                                                                                                                                                                 faatan anggaran yang dialokasi-
                                                                                                 bijakan pemerintah kabupaten
                                                                                                                                                      buktinya untuk disimpulkan dan
                                                                                                                           kegiatan monitoring dengan
                                                                                                                                                                                 kan sebesar Rp 31 miliar itu.
                                                                                                                                                                                  Begitu juga dengan fraksi Gol-
                                Terendam Banjir                                                  (pemkab)   dalam menangani wa-  turun ke lapangan.   direkomendasi kepada penegak   kar melalui Sekjen partai Golkar
                                                                                                 bah Covid-1 dipikirkan kembali.
                                                                                                                             Hasil dari monotoring itulah
                                                                                                                                                      hukum,” ujar Parimus.
                                                                                                                           yang nantinya menjadi landasan
                                                                                                                                                        Sebelumnya,  fraksi PAN,
                                                                                                                                                                                 Kotim. Joni Abdi juga mendo-
                                                                                                  Alasannya, pada  diri  setiap
                                                                                                 anggota dewan yang telah di-  legislatif untuk memanggil pihak   PKB dan Golkar mendorong   rong supaya dewan segera mem-
                SAMPIT, PPOST             utara Kotim,  Desa Barunang   Kotim saat ini memang banjir   lantik sudah melekat fungsi   eksekutif dan melakukan rapat   agar dewan  membentuk pansus   bentuk pansus dalam rangka me-
                                                                                                                           dengar pendapat (RDP) untuk
                                                                                                 pengawasan.
                                                                                                                                                                                 maksimalkan fungsi pengawasan
                                                                                                                                                      anggaran Covid- 19. Tujuan-
                 Sejumlah desa yang tersebar   Miri Antang Kalang dan seki-  musiman, namun ada saja se-
                                                                                                  “Sebaiknya anggota dewan
                di Kecamatan Kota Besi, Cem-  tarnya serta di  Kecamatan Kota   buah permukiman seperti di    gunakan hak mereka untuk   meminta penjelasan pemkab.  nya, memaksimalkan pungsi   dan mengawal anggaran tersebut
                                                                                                                             “Dalam RDP itu dewan bisa
                                                                                                                                                                                 supaya tepat sasaran.(emi/P4)
                                                                                                                                                      pengawasan mereka terhadap
                paga Hulu, Telaga Antang , Bukit   Besi, tepatnya di Desa  Hanjali-  Desa Barunang Miri,  Kecamatan
                Sentuai dan Kecamatan Antang   pan, juga terendam banjir.   Parenggean yang sebelumnya
                Kalang sudah ada yang terendam   “Ini sangat miris di tengah   tidak pernah, sekarang terkena   Tata Ulang Penempatan Reklame
                banjir.                   situasi  kita semua tengah dihan-  banjir.
                 Banjit tersebut sudah terjadi    tui pandemi virus Covid -19 yang   Malah ketinggian air hingga
                sejak tiga hari terakhir akibat   berbahaya itu,  justru banjir juga   mencapai betis orang dewasa
                hujan deras yang melanda Kabu-  datang  melanda sejumlah desa,   diukur dari permukaan tanah.    SAMPIT, PPOST   penempatannya yang tidak te-  Rudianur juga menyoroti   iklan rokok d iluar ruangan itu.
                paten Kotawaringin Timur (Ko-  Namun, apa mau dikata karena   “Kondisi banjir memang tidak   Wakil Ketua DPRD Kabupaten   pat,” kata Rudianur, kemarin.  kondisi billboard yang sudah   Jangan lah kita  karena mengejar
                tim). Sekretaris Komisi II DPRD   memang sudah langganan ban-  terlalu parah, namun banjir   Kotawaringin Timur (Kotim),   Seperti halnya di jalan Ahmad   usang dan tidak terpakai lagi.   pendapatan, tetapi aturan yang
                Kotim, Juliansyah mengatakan,   jir,” kata Juliansyah.  hampir merata di wilayah hulu    Rudianur,   sepakat agar pemer-  Yani Sampit, kata Rudianur, ada   Kalau memang tidak ada pe-  kita buat sendiri itu dilanggar.
                mendapat informasi bahwa  se-  Ia berharap, masyarakat yang   Kotim atau wilayah utara,” sebut   intah kabupaten (pemkab) mena-  billboard yang dipasang  yang   makainya hendaknya ditertibkan    Tidak elok kalau  begitu,” kata
                jumlah desa di wilayah hulu   di pedesaan. terutama warga   Juliansyah.          ta ulang  penempatan  billboard   posisinya mengganggu penggu-  agar tidak menganggu keinda-  Rudianur.
                sudah terkena banjir. Terutama   yang terdampak banjir bisa   Ia juga meminta kepala desa   ataupun reklame yang ada di   na jalan, karena tepat berada di   han Kota Sampit.   Reklame atau spanduk rokok
                desa yang memang menjadi lang-  bersabar. Sedang kepada kepala   berkoordinasi juga dengan pe-  Kota Sampit.   atas trotoar tempat pejalan kaki.  Selain itu juga reklame dan   yang dipasang bebas dan tidak
                ganan banjir, seperti Desa Sungai   desa setempat diminta untuk   rusahaan besar swasta (PBS)   Di antaranya, harus memper-  “Nah itu juga jadi catatan kami   billboard  yang masih memajang   sesuai dengan Perda Kawasan
                Ubar Mandiri.             meningkatkan koordinasi terkait   yang berada di sekitar desa   hatikan  sejumlah  aturan  dan   kepada dinas terkait, khusunya    iklan rokok  hendaknya segera   Tanpa Rokok, lanjut  Rudianur,
                 Dimana, ketinggian air dari   persoalan di desa nya supaya   agar bisa memberikan bantuan   ketentuan dalam pemasangan.   Dinas Tata Kota,  agar sesegera   dilepas. Apalagi itu sudah mela-  agar ditertibkan. Sehingga Per-
                permukaa tanah mencapai satu   bisa di perhatikan oleh pemerin-  kepada warga setempat. “PBS   “Memang ada sejumlah billboard   mungkin dibenahi. Jangan lagi   wan dari ketentuan peraturan   da   Nomor 2 Tahun 2018 tentang
                meter, sehingga jalan di desa itu   tah kabupaten,” katanya.  wajib memperhatikan warga di   yang saya lihat kondisinya harus   posisinya  menghalangi  peng-  daerah yang disepakati bersama   Kawasan Tanpa Rokok itu tidak
                tidak bisa dilintasi kendaran. Ke-  Lebih lanjut Juliansyah me-  sekitar kebunnya,” tegas Julian-  segera diperbaiki. Selain sudah   guna. Kapan perlu lokasinya dip-  antara eksekutif dan legislatif.  sekadar sebagai macan kertas
                mudian Desa Sudan di wilayah   nuturkan, banjir yang melanda   syah.(emi/P4)     mulai tidak terawat, juga ada   indahkan saja,” kata Rudianur.  “Sudah ada perdanya tentang   saja. (emi/P4)
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18