Page 55 - BUKU PEDOMAN ADMINISTRASI NA

meliputi acara formal/sidang pleno/ Penerimaan Uang dan Kuitansi Pengeluaran Uang
musyawarah, dinas luar, kesejahteraan sosial. harus diperiksa terlebih dahulu kebenaran angka,
3) Pengeluaran berdasar pe,bangunan/renovasi identitas penerima uang, tanda tangan yang berhak
kantor dan pengadaan inventaris kantor. mengesahkan dan hal lainnya.
4) Pengeluaran untuk pembayaran hutang- 3. Pembukuan harus dilakukan secara bersih dan tidak
hutang. dibenarkan adanya bekas hapusan atau pergantian
5) Pengeluaran berdasar kepentingan lain-lain. penulisan.
4. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan angka atau
Prosedur Penghapusan Barang dan Hutang kalimat maka kesalahan tersebut dicoret se-
a. Penghapusan barang atau piutang milik organisasi demikian rupa sehingga tulisan tersebut masih bisa
dapat dilakukan jika secara teknis barang atau piutang dibaca dan kemudian dibubuhi paraf penulis.
tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan atau ditagih. 5. Penutupan pembukuan harus dilakukan sekurang-
b. Tindakan penghapusan barang atau piutang milik kurangnya 3 bulan sekali.
organisasi harus berdasarkan keputusan rapat pleno
pimpinan Nasyiatul Aisyiyah. b. Perangkat Pembukuan
c. Jika terdapat barang atau piutang seperti pada butir 1 1. Tabel Rancangan Pendapatan dan Belanja Nasyiatul
(satu), maka prosedur penghapusannya adalah sebagai Aisyiyah
berikut: Tabel ini merupakan tabel Rancangan Anggaran
1. Pimpinan membuat daftar barang atau piutang Pendapatan dan Belanja Program yang diisi oleh
beser ta keadaan fisik dan kondisi yang masing-masing Departemen, Biro, Lembaga dan
mengharuskan untuk dihapuskan. Amal Usaha Nasyiatul Aisyiyah yang selanjutnya
2. Jika dipandang perlu maka dalam rapat pleno dibuat diserahkan Bendahara.
tim khusus yang menangani masalah penghapusan Untuk kemudian disatukan menjadi Rancangan
barang atau piutang dan kemudian melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasyiatul
hasilnya pada pimpinan Nasyiatul Aisyiyah. Aisyiyah.

Pembukuan dan Pelaporan

a. Ketentuan Umum
1. Setiap transaksi keuangan baik itu penerimaan
maupun pengeluaran uang harus disertai bukti
yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Bukti-bukti transaksi yang meliputi Kuaitansi

49 50