Page 5 - Laporan Akhir Imtihan Wathoni Tahun 2023
P. 5
I. PENDAHULUAN
Dalam UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ditegaskan bahwa salah satu
fungsi pesantren adalah fungsi Pendidikan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan
pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud pada pasal 17 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, salah satunya pendidikan formal
yang berbentuk Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ula, Jenjang Wustha dan Jenjang ulya.
Dengan terbitnya UU tentang pesantren ini, posisi pesantren sebagai lembaga
pendidikan menjadi semakin kuat legitimasinya dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai
tindak lanjut dari UU pesantren tersebut, Kementerian Agama menerbitkan PMA nomor 31
tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Dimana dalam Bab IV di bahas secara khusus
tentang Pendidikan Diniyah Formal. Dengan demikian dua peraturan ini memberikan dasar
hukum yang kuat bagi penyelenggaraan satuan pendidikan diniyah formal yang merupakan
entitas pendidikan pesantren yang hanya dapat diselenggarakan oleh pesantren, sebagai
bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.
Salah satu Amanah yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama tersebut adalah
mengenai penilaian bagi peserta didik (baca:santri) yang salah satunya dilakukan oleh
Pemerintah dalam bentuk Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional
sebagai upaya untuk mengukur capaian kompetensi santri.
Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional atau yang lazim disebut
Imtihan Wathani (IW) merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi santri yang
dilakukan oleh Pendidikan Diniyah Formal dengan mengacu pada Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajarnya. Imtihan Wathani
diselenggarakan dengan tujuan untuk mengukur standar penguasaan santri terhadap
kurikulum yang bersandar pada penguasaan kitabiy disamping sebagai suatu upaya untuk
menjaga mutu pendidikan diniyah formal.
Walaupun Ujian Berstandar Nasional telah ditiadakan oleh Kemdikbudristek namun
pesantren mempunyai kebijakannya tersendiri terkait imtihan wathani terlebih hal tersebut
1
