Page 28 - MODUL 1

2. Pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;

3. Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma

hukum yang lebih tinggi;

4. Penentu dan pembatas kekuasaan negara;
5. Pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara;

6. Pangatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara;

7. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan
penyelenggaraan kekuasaan negara;

8. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada

organ negara;

9. Simbolik sebagai pemersatu;

10. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan;
11. Simbolik sebagai pusat upacara;

12. Sarana pengendalian masyarakat;

13. Sarana perekayasa dan pembaharuan negara.
Setiap warga negara tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan membawa pada

suasana kehidupan bernegara yang harmonis, tertib dan teratur.

Sebaliknya jika warga negara tidak
mematuhi Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, maka

kehidupan berbangsa dan bernegara dapat
mengarah pada ketidakharmonisan,

ketidaktertiban maupun kekacauan. Bahkan

Sumber: https://www.cekpremi.com/
pada akhirnya dapat mengancam terjadinya
disintegrasi bangsa.

Ananda yang hebat, jadilah anak yang memiliki komitmen kebangsaan dan
kenegaraan yang tinggi, yang tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya

PPKN – Modul 4. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI 1945 23