Page 6 - Microsoft Word - Salinan POS AN-2021 v.9 Agustus 18 agst (FINAL) rev.2-ok
P. 6

Konsulat  Jenderal  Republik  Indonesia  di  bawah  bimbingan  Atase
                          Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
                      33.  Satuan Pendidikan Kerjasama yang selanjutnya disingkat SPK  adalah
                          satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja
                          sama antara  Lembaga Pendidikan Asing  yang  terakreditasi/diakui  di
                          negaranya atau lembaga pendidikan di Indonesia pada jalur formal dan
                          non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
                      34.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
                          di bidang pendidikan.
                      35.  Kementerian  adalah  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan
                          pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.


                                                           Pasal 2

                    (1)  POS AN ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian, Kementerian Agama,
                        Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan AN.
                    (2)  POS  AN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sebagaimana  tercantum
                        dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
                        Kepala Badan ini.


                                                           Pasal 3

                    Ruang lingkup POS AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
                    a.  kepesertaan asesmen nasional;
                    b.  pelaksana asesmen nasional;
                    c.  penyiapan instrumen asesmen nasional;
                    d.  pelaksanaan dan penyiapan teknis;
                    e.  pengolahan dan pelaporan hasil asesmen nasional;
                    f.  pemantauan dan evaluasi;
                    g.  biaya pelaksanaan asesmen nasional;
                    h.  prosedur penanganan masalah dan tindak lanjut;
                    i.  sanksi; dan
                    j.  kendala dalam pelaksanaan AN.





















                                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11