Page 12 - DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL

DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR :
1. Undang-Undang Nomor 5 Th 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 Tentang Batas Usia
Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 TH 1994 Tentang Jabatan Fungsional
PNS Jo PP Nomor 40 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 87 TH 1999 Tentang Rumpun Jabatan
Fungsional PNS;

5. Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penilaian Kompetensi PNS;

6. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012
Tentang Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur dan Angka
Kreditnya;

7. Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 41
Tahun 2012;

8. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Standar
Kompetensi Manajerial;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Standar
Kompetensi Teknis;

10. Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Assessor SDM
Aparatur;

11. Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Standar
Kompetensi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur;

12. Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur.

INSTANSI PEMBINA :
A. Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Assessor SDM Aparatur :

1. Instansi yang memiliki tugas untuk mengelola jabatan fungsional
Assessor SDM Aparatur dalam rangka menjamin profesionalisme dan
kontribusi jabatan dalam pencapaian tujuan organisasi serta
pengembangan karir pejabat yang menduduki jabatan fungsional
Assessor SDM Aparatur.
2. Tugas :

a. Menyusun :
1) ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan
Fungsional Assessor SDM Aparatur;
2) standar kompetensi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur;

12