Page 9 - MAJALAH RUSIP MEI - AGUSTUS 2022_Neat
P. 9

PANSUS VII MERUMUSKAN RAPERDA


          TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK




         um'at, (13/5/2022) Pansus VII DPRD Kabupaten           dapat menjamin kepastian hukum khususnya dalam
       JBangka dengan diketuai oleh Acit Karvina, S.IP ,        Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
       dengan wakil ketua Surya Erni, SE , dan anggota yaitu    Selain  untuk  menjamin  kepastian  hukum,
       Jumadi  ,  Novian  Arywijaya,  Imelda,  S.AP,            perlindungan  hukum,  Raperda  ini  juga  bertujuan
       H.KMS.Herman Susilo, Ruslina, Junaedi Surya, Drs.        untuk  menjamin  pemenuhan  hak  Anak  dan
       Hairul, Apt. Magrizan, S.Si, Dr. Zarril Khifarri, Siti   perlindungan  Khusus Anak  yang  dilakukan  secara
       Fatimah, A.Md. Keb serta didampingi Nurita,S.Sos         terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
       Kepala  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga
       Berencana  pemberdayaan  perempuan  dan                  Setelah agenda kunjungan kerja Pansus ini , nantinya
       Perlindungan anak dan Kepala Dinas Perumahan dan         Pansus VII masih akan melaksanakan pembahasan
       Pemukiman Ir. H. Asmawi Alie, M.T.melangsungkan          bersama OPD sebelum diputuskan apakah Raperda
       kunjungan  kerja  Pansus  ke  Kementerian                ini akan disepakati menjadi PERDA yang tertuang
       Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.            dalam Laporan akhir Pansus VII.
       Maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk       (Humas DPRD Bangka)
       melakukan studi komparasi dan berkonsultasi dengan
       pihak  kementrian  terkait  penyusunan  Peraturan
       Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak
       Anak, dimana Kabupaten Bangka memang telah lama
       menggalakkan  terkait  Kabupaten  Layak  Anak  ini
       namun  belum  memiliki  payung  hukum  untuk
       program/kegiatan ini.

       Ketua  Pansus VII  menyatakan  bahwa  dibentuknya
       Pansus VII ini  terkait penyusunan Raperda tentang
       Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak  adalah
       untuk  mengkaji  setiap  substansi  yang  dituangkan
       dalam draf Raperda tersebut dengan mengacu kepada
       Peraturan  Presiden  Nomor  25 Tahun  2021  tentang
       Kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  sehingga


                                                                    RUANG SUARA INFORMASI PARLEMENRUANG SUARA INFORMASI PARLEMEN  07
                                                                    RUANG SUARA INFORMASI PARLEMEN
       Edisi Mei - Agustus 2022
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14