Page 143 - Emodul Perpajakan
P. 143
b. Pengecualiaan BKP
Berdasarkan Peraturan Pemerintah terdapat beberapa jenis jasa yang
tidak terkena PPN, diantaranya :
1) Jasa pelayanan kesehatan medis, seperti dokter umum, dokter
hewan, kebidanan, psikolog dan lain sebagainya.
2) Jasa pelayanan sosial, diantranya pelayanan panti asuhan dan panti
jompo, rehabilitasi dan sebagainya.
3) Jasa pengiriman surat dalam perangko
4) Jasa keuangan, seperti penghimpunan dana dari masyarakat berupa
tabungan, deposito, giro dan bentuk lain yang sama. Kemudian jasa
menempatkan dana, pembiayaan, penyaluran pinjaman dan jasa
penjaminan.
5) Jasa asuransi, antara 2 pihak (penerima polis dan pihak
penanggung).
6) Jasa keagamaan, meliputi rumah ibadah dan pelaksanaan khotbah
dan dakwah.
7) Jasa pendidikan, diantaranya penyelenggaraan pendidikan skolah
dan luar sekolah.
8) Jasa kesenian dan hiburan.
9) Jasa penyiaran tidak termasuk iklan.
10) Jasa angkutan darat, air dan laut dalam negeri.
11) Jasa tenaga kerja maupun penyediaannya.
12) Jasa perhotelan, baik berupa penyewaan kamar atau ruangan.
13) Jasa yag disiapkan pemerintah dalam menyediakan jasa untuk
masyarakat umum.
14) Jasa penyediaan tempat parkir.
15) Jasa penggunaan telepon umum dan penggunaan logam.
16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17) Jasa boga atau catering.
E. Pengusaha Kena Pajak
1. Definisi PKP
Pengusaha kena pajak merupakan pengusaha yang melakukan kegiaatan
usaha atas penyerahan barang kena pajak berdasarkan UU PPN 1984 yang
sudah mengalami beberapa revisi hingga UU HPP No 7 Tahun 2021.
2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
a) Melaporkan pengukuhan usaha menjadi pengusaha kena pajak.
136
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E
