Page 24 - laptah_cetak_2021
P. 24
2021
Pengadilan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak
dalam menegakan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayananan prima sesuai dengan
prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan
oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Cilegon
berusaha keras untuk meningkatkan produktifitas kinerjanya dengan hasil dapat memenuhi
rasa keadilan masyarakat sehingga pelayanan yang prima sebagai sasaran strategisnya harus
ditingkatkan untuk mencapai Visi agar terwujudnya Pengadilan Agama Cilegon yang Agung.
Demi terwujudnya peradilan yang unggul (excellent) tentu diperlukan tata kelola menejemen
yang menyangkut organisasi perundang-undangan, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, pengawasan dan seterusnya sehingga asas peradilan yang cepat sederhana dengan
biaya ringan dapat tercapai.
Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, kedudukan dan
kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Cilegon telah melakukan
perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI), dengan menyusun
Program Kerja Tahun 2021, melalui langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:
I. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi
a. Terpenuhinya kebutuhan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat melalui pelayanan
hukum yang prima dengan mengoptimalkan kinerja dalam menyelesaikan perkara.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan 3
