Page 12 - Kebijakan Perkesmas_Soal
P. 12
B. Konsep PIS-PK dan SPM
Standar Pelayanan Minimal merupakan penerapan dari
program prioritas nasional yang tertuang dalam Prioritas
RPJMN IV 2020 - 2024. Undang – Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itu, Undang – Undang mengatur tentang urusan
pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang
diserahkan kewenangannya dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi
daerah. SPM ini pun menjadi instumen untuk penilaian
kinerja Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan berfungsi
sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan
Performance Based Budgeting.
