Page 58 - Bansos

aplikasi SIKS-NG diatur dalam pedoman terpisah yang diterbitkan oleh Kementerian
Sosial.

7. Jika musdes/muskel mengidentifikasi bahwa terdapat keluarga yang berhak menjadi
penerima manfaat program BPNT namun belum terdapat dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial, maka keluarga tersebut dapat melakukan pendaftaran aktif
sebagai rangkaian dari proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial. Pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diatur

dalam pedoman terpisah.
8. Perangkat desa/aparatur kelurahan mencatat perubahan data/informasi sebagai

berikut:
a) Nomor KKS
b) Nomor rekening bansos

c) Status kepesertaan pada program BPNT
d) Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening)
e) Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

f) Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
g) Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada

h) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pengurus KPM
i) Tempat dan tanggal lahir Pengurus KPM
j) Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM

k) Nomor Peserta PKH, jika ada
l) Status PKH, jika ada

m) Nama Kepala Keluarga
n) Nama Anggota Keluarga lainnya
o) Alamat Tinggal KPM

p) Kode Wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
q) Informasi tersebut untuk dimasukkan ke dalam SIKS-NG.

9. Kepala Desa/Lurah menyampaikan daftar akhir KPM termasuk usulan perubahannya
kepada Bupati/Wali Kota melalui kecamatan untuk memperoleh pengesahan.
10. Bupati/Wali Kota mengesahkan Berita Acara Daftar KPM Perubahan dan

mengirimkannya kepada Kementerian Sosial melalui SIKS-NG. Salinan surat
pengesahan Bupati/Wali Kota agar segera disampaikan kepada Kementerian Sosial

(KPA) dan Gubernur paling lambat diterima setiap tanggal 25 di bulan Januari,

50