Page 166 - E-Modul PBUPB_Neat

BAB X PENGELOLAAN EKOSISTEM TERRESTRIAL

Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-
II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan
Akta Buru.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-
II/2010-tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara
Permohonan Izin Berburu.

Peraturan yang telah terbentuk tentunya harus sejalan
dengan aksi nyata baik dari pemerintah dan masyarakat
untuk melakukan perwujudan dari aturan tersebut.
Pemerintah dan penegak hukum harus mampu melakukan
pengawasan dan pemberian sanksi sesuai Undang-Undang
serta melakukan edukasi kepada masyarakat terkait
larangan perburuan dan jenis flora dan fauna yang
dilindungi. Sedangkan masyarakat memiliki kewajiban
untuk menyadari pentingnya melindungi flora dan fauna
langka dan mau melakukan pengawasan bersama
pemerintah (Hidayat, dkk., 2024).

d. Penetapan kawasan konservasi berbasis masyarakat
adat (hutan adat)
Hutan Adat merupakan suatu konsep kawasan hutan
yang menjadikan masyarakat sebagai pihak utama dalam
mekanisme pengelolaan hutan sesuai dengan pengetahuan
lokal mereka. Pengelolaan ini mencakup tentang
pemanfaatan sumber daya hutan dalam mendukung
ekonomi masyarakat adat dan pelestarian hutan. Konsep
hutan adat dengan pengelolaan yang tepat menjadi salah
satu cara dalam melindungi ekosistem vital negara. Oleh

151