Page 34 - Perbaikan Akhir E-Modul PBUPB 2
P. 34
BAB II HAKIKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH), yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997, dan disempurnakan menjadi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang disesuaikan
dengan perkembangan zaman demi mewujudkan
sustainable development (pembangunan berkelanjutan)
(Yuliana, 2022).
Undang undang diatas adalah upaya perlindungan yang
dilakukan untuk mengatur fungsi lingkungan hidup dan
mencegah kerusakan lingkungan (Fristikawati, dkk., 2022).
Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menjadi
konsep yang wajib diterapkan di Indonesia. Hal ini juga
tercermin dalam Pasal 3 UUPPLH yang menyatakan bahwa
tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan lingkungan hidup serta menjamin keadilan
bagi generasi saat ini dan generasi masa depan.
Kesadaran global terhadap
A.Pengertian dampak negatif pembangunan
Pembangunan yang tidak terkendali mendorong
Berkelanjutan lahirnya konsep pembangunan
berkelanjutan sebagai solusi untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Pada konsep pembangunan yang
berkelanjutan yang telah disepakati pada tahun 1987 oleh
The Brundtland Comission of The United Nations (Pertiwi,
2021). Dalam laporannya yang berjudul “Our Common
Future” nampak keprihatinan dunia akan degradasi
20
