Page 73 - Perbaikan Akhir E-Modul PBUPB 2
P. 73
BAB IV MASA DEPAN SAAT INI
sebagai National Focal Point (NFP) untuk United
Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), yang menunjukkan komitmen Indonesia
dalam mengatasi perubahan iklim.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
mengatur berbagai aspek terkait perubahan iklim
dalam tahap perencanaan, pengendalian, dan
pemeliharaan lingkungan hidup.
4. Pada tahap pengendalian lingkungan hidup,
penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
yang mencakup analisis kerentanan dan adaptasi
terhadap perubahan iklim, penyusunan KLHS
membantu pengambilan keputusan yang lebih cerdas
dalam pembangunan yang berkelanjutan.
5. Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) melalui
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Dalam
peraturan ini, Indonesia menargetkan penurunan emisi
sebesar 26% dari tingkat emisi tahun 2020 tanpa
intervensi tambahan, yang mencerminkan komitmen
nasional terhadap pengurangan emisi dan penanganan
perubahan iklim.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang
Minerba) memiliki keterkaitan erat dengan izin pinjam
pakai kawasan hutan. Pertambangan sendiri
didefinisikan sebagai seluruh atau sebagian tahapan
kegiatan yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan
58
