Page 86 - Perbaikan Akhir E-Modul PBUPB 2
P. 86

BAB V EKONOMI BERKELANJUTAN



            2024).  Pengawasan  dan  penegakan  hukum  lingkungan
            merupakan  aspek  penting  yang  tidak  hanya  melindungi
            ekosistem,  tetapi  juga  memberikan  keadilan  bagi
            masyarakat  yang  terkena  dampak  pencemaran  dan
            kerusakan lingkungan.
                 Langkah  strategis  lain  yang  dapat  diambil  oleh
            pemerintah  sebagai  contoh  yaitu  pemulihan  ekosistem
            yang telah rusak, termasuk mangrove dan kawasan hutan,
            yang  berperan  penting  dalam  meredam  perubahan  iklim
            dan  menjaga  keanekaragaman  hayati.  Karena  ekosistem
            mangrove  merupakan  sumber  daya  alam  yang  berpotensi
            besar dengan manfaat yang multifungsi, baik dari segi fisik,
            ekologi, ekonomi, serta sosial sebagai penunjang kehidupan
            bagi makhluk hidup di sekitarnya.

                 Hutan    mangrove     dialih

            fungsikan    oleh    masyarakat          Indonesia  memiliki  total  luas
            lokal  untuk  area  pertambakan      hutan  mangrove  terbesar  di
            serta    pemukiman       sebagai     dunia,  dimana  luasnnya  lebih  dari
                                                 50%  luas  hutan  mangrove  Asia  dan
            penunjang  pendapatan  dan           hampir  25%  dari  luas  hutan
            kesejahteraan masyarakat. Alih       mangrove  di  dunia.  Salah  satu  yang
                                                 paling  luas  di  Indonesia  adalah
            fungsi    lahan     lain    yaitu    hutan  mangrove  Tanjung  Puting
            dilakukan     oleh   pemerintah      National  Park  yang  berlokasi  di
                                                 Kalimantan  Tengah.  Luas  hutan  ini
            dengan alasan otonomi daerah,        diperkirakan sekitar 415.040 hektar
            seperti  adanya  pembangunan         berdasarkan pernyataan UNESCO.
            pelabuhan  untuk  memperkuat
            ekonomi  dengan  mengabaikan
            prinsip-prinsip  pembangunan
            keberlanjutan.

                                          71
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91