Page 165 - E-Modul PBuPB

BAB X PENGELOLAAN EKOSISTEM TERRESTRIAL

pemerintah, maka di kawasan hutan lindung sangat
dilarang keras untuk melakukan aktivitas yang dapat
mengubah fungsi lindungnya seperti, penebangan pohon,
pembukaan lahan sebagai pertanian dan perkebunan,
pembakaran lahan, pendirian bangunan, perburuan dan
kegiatan lainnya (Harris, dkk., 2023; Jairina, 2024).

c. Larangan perburuan liar dan pengambilan flora/fauna
langka
Larangan dalam kegiatan perburuan liar terhadap flora
dan fauna langka dapat dilihat dari berbagai peraturan dan
kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah diantaranya
(Putra, 2024).

Tabel 10.1 Peraturan Pemeerintah tentang Larangan
Kegiatan Perburuan Liar

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.
Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Peraturan Menteri Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-
II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-
II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa
Liar Dilindungi.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-
II/2006 tentang Lembaga Konservasi.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-
II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.
150