Page 16 - bahan ajar pendidikan pancasila _tugas
P. 16

pengakuan terhadap hak-hak dasar dan martabat kemanusiaan, serta tetap
            berlandaskan pada kesepakatan bangsa untuk mengedepankan kepentingan
            bersama, memperjuangkan keadilan sosial (BPIP, 2019).
                Sementara itu, Jimly Asshiddiqie (2011), Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
            Indonesia  (2003‒2008),  menyatakan  bahwa  “Pancasila tidak dapat dipisahkan
            dari UUD NRI Tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan, sebab hubungan antara
            Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 seperti hubungan antara roh dan jasad
            yang tidak terpisahkan. Pancasila merupakan rohnya dan UUD NRI Tahun 1945
            merupakan jasadnya. Pancasila merupakan nilai-nilai utama, sedangkan UUD
            NRI Tahun 1945 merupakan bentuk hukumnya, sehingga tidak dapat dipisahkan
            satu dengan lainnya”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan
            bahwa terdapat keterkaitan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
                Berdasarkan paparan Jimly Asshiddiqie (2011) setiap kebijakan perlu
            merujuk pada Pancasila sebagai nilai utama. Dalam level kebijakan misalnya,
            ketika masih ada ketimpangan akses di berbagai bidang, pemerintah
            berupaya untuk mempercepat kesetaraan akses melalui berbagai kebijakan
            pembangunan. Semua pasal yang ada di UUD NRI Tahun 1945 terinspirasi dari
            Pancasila. Berikut ini sebagian contoh dalam UUD NRI Tahun 1945 di setiap
            pasal secara jelas terinspirasi atau merujuk pada Pancasila.
            1.  Pasal 29 ayat (1) berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
                Esa”, dan ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
                penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
                menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini sangat jelas
                merujuk pada sila pertama.
            2.  Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
                penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pada pasal 34 ayat (2) berbunyi
                “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
                memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
                martabat kemanusiaan”. Nilai kemanusiaan pada sila kedua sudah jelas
                mengilhami pasal tersebut.

            3.  Pada pasal 31 ayat (5) “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
                teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
                bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.
                Nampak terlihat bahwa pasal tersebut didasarkan pada semangat
                persatuan bangsa yang merupakan sila ketiga.





            16    Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas IX
   11   12   13   14   15   16   17