Page 98 - Laporan Tahunan Biro Keuangan 2022
P. 98

Melanjutkan Pelaksanaan Inisiatif Strategis (IS) 6.2 : Mengimplementasikan
        Independensi Anggaran

        Inisiatif Strategis (IS) 6.2 ini bertujuan untuk
        mengimplementasikan                 independensi
        anggaran sehingga BPK dapat memperoleh
        sumber daya keuangan yang dibutuhkan
        dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
        BPK      dalam      memeriksa        pengelolaan
        keuangan negara. Hal ini sejalan dengan
        amanat resolusi PBB, INTOSAI Principle, dan
        Peer Review yang mendorong BPK untuk
        mewujudkan independensi anggaran.


        Pelaksanaan Inisiatif Strategis (IS) diawali
        dengan         penyusunan       kajian    tentang
        Pengimplementasian                  Independensi
        Anggaran BPK dan diskusi dengan Komisi XI
        DPR telah dilaksanakan pada tanggal 16
        November 2020.

                                                              Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022,
                                                              telah    dilakukan      beberapa      pertemuan
                                                              dengan      Kementerian        Keuangan       dan
                                                              Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka
                                                              mencari     solusi    jangka    pendek      untuk
                                                              mewujudkan independensi anggaran BPK.


                                                              BPK juga telah menyampaikan Surat Ketua
                                                              BPK kepada Menteri Keuangan tentang
                                                              Kebijakan Penganggaran BPK yang sampai
                                                              saat    ini,   Menteri      Keuangan       belum
                                                              memberikan jawaban atas surat Ketua BPK
                                                              tersebut. Berdasarkan hal tersebut dilakukan
                                                              perubahan kriteria penyelesaian IS menjadi
                                                              berupa memasukkan klausul “pembahasan
                                                              pendahuluan tingkat tinggi antara BPK,
                                                              Kementerian Keuangan, dan Kementerian
                                                              PPN/Bappenas atas proposal kebutuhan
                                                              anggaran BPK sebelum penetapan Pagu
                                                              Indikatif”,     dalam       Revisi      Pedoman
                                                              Perencanaan dan Penganggaran Tahunan
                                                              Pelaksana BPK.




      97    modern | andal | transparan | akuntabel
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103