Page 54 - buku siswa ppkn kelas IX

2. Arti Penting Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kalian telah mempelajari bahwa setiap alinea dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis memiliki
makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila kita perhatikan, bahwa keempat
pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila.
Kemudian penjelasan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Info Kewarganegaraan
1945 sebelum amandemen menegaskan Tap. MPR Nomor IX/MPR/1978
bahwa: ”Pokok-pokok pikiran tersebut dan Tap MPR Nomor III/
meliputi suasana kebatinan dari Undang- MPR/1983 menyatakan bahwa:
Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok- “Pembukaan Undang-Undang
pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita Dasar Negara Republik Indonesia
hukum (rechtsidee) yang menguasai Tahun 1945 sebagai pernyataan
kemerdekaan yang terperinci
hukum dasar negara, baik hukum yang yang mengandung cita-cita luhur
tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun dari Proklamasi Kemerdekaan
hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang 17 Agustus 1945 dan yang
Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran memuat Pancasila sebagai dasar
ini dalam pasal-pasalnya.” filsafat negara, merupakan satu
rangkaian dengan Proklamasi
Berdasarkan pengertian ini, dapat Kemerdekaan 17 Agustus 1945
disimpulkan bahwa pokok pikiran yang dan oleh karena itu tidak dapat
terkandung dalam Pembukaan Undang- diubah oleh siapapun juga
termasuk oleh MPR hasil Pemilu
Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pasal 3 dan
Tahun 1945 adalah sumber hukum Pasal 37 Undang-Undang Dasar
tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari 1945, karena mengubah isi
kedudukannya sebagai sumber hukum Pembukaan Undang-Undang
tertinggi di Indonesia, pokok-pokok Dasar 1945 berarti sama halnya
dengan pembubaran negara”.
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan
MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia
harus bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara,
yaitu Pancasila.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 43