Page 26 - Modul Pembelajaran Kewajiban Warga Negara Berbasis Green Environment

yang dimiliki seseorang akan memiliki konsekuensi terkait kewajiban terhadap
orang lain. Dengan kata lain, konsekuensi dari hak mendapatkan lingkungan
yang baik dan sehat ialah warga negara wajib mengupayakan tercapainya

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain hak asasi untuk
mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat juga mengisyaratkan adanya
kewajiban menjaga dan menghormati hak orang lain dapat menikmati dan
memperoleh lingkungan yang baik dan sehat itu (Asshidiqqie, 2021).
Kusnadi Hardjasoemantri menjelaskan bahwa manusia memiliki
kewajiban dan bertugas mengatur keseimbangan dan keselarasan antara
keseluruhan ekosistem sebab dalam lingkungan manusia adalah komponen

paling sempurna di antara komponen yang lain. Lingkungan yang di dalamnya
mencakup ekosistem mengandung adanya hubungan timbal balik antar
berbagai komponen lingkungan hidup untuk mencapai keberlanjutan
lingkungan itu sendiri. Hubungan timbal balik yang berlangsung harus
menciptakan suatu keadaan harmonis antara makhluk hidup dengan
lingkungannya sehingga interaksi manusia dan lingkungan terjadi secara

seimbang. Manusia menjadi komponen terpenting dalam lingkungan karena
manusia merupakan makhluk yang paling mampu menyesuaikan diri dengan
lingkungannya sehingga manusia wajib mampu menjaga lingkungan dan
menghindari pencemaran-pencemaran yang sebenarnya juga akan
berdampak buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
merupakan hukum dasar dari semua peraturan perundang-undangan telah

memuat norma mengenai lingkungan hidup otomatis akan membuat
peraturan-perundang-undangan (UU, PP, Perpres, dan Perda) mengikuti norma
dalam UUD tersebut. Secara lebih lanjut ketentuan akan diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bawahnya yaitu undang-undang, peraturan
pemerintah dst. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai lingkungan dalam beberapa ruang lingkup yaitu:

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang.
3. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan.

12