Page 134 - WYJH V3 N2 DES 2020
P. 134

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

                         melakukan  zina  yang  dilarang  oleh  hukum  Agama  dan  Negara.  Pengajuan
                         permohonan  izin  poligami  dengan  alasan  ini  dikabulkan  oleh  Hakim,  yang
                         kenyataannya bahwa pihak Pemohonlah sebagai suami yang mengalami hiperseks
                         sehingga  merasa  tidak  terpuaskan  dalam  melakukan  hubungan  suami  isteri,
                         sehingga  membuat  Termohon  merasa  tidak  sanggup  untuk  selalu  melayani
                         keinginan seksual Pemohon yang begitu tinggi.

                        Pada  penetapan pengadilan di atas dapat  dilihat  pemohon memiliki alasan yang
                  sama yaitu pemohon atau suami hiperseksual yaitu keinginan yang tinggi akan hubungan
                  seksual dan memohon untuk bisa beristri lebih dari seorang. Pada penetapan pengadilan
                  diatas suami menyatakan bahwa istrinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai
                  seorang istri karena kewalahan dalam melayani keinginan suami. Inilah fokus penelitian
                  ini,  setelah  sebelumnya  ada  penelitian  yang  membahas  tentang  kesesuaian  alasan
                  hiperseksual masuk dalam rumusan pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perkawinan
                  yaitu  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagi  istri.  Penelitian  terdahulu
                  tersebut menyimpulkan bahwa hiperseksual tidak sesuai dengan rumusan pasal 4 ayat 2
                  huruf a karena yang dimaksud tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri itu adalah
                  jika istri sengaja atau lalai untuk tidak melayani suaminya.  Pada penetapan di atas Hakim
                                                                             7
                  mengabulkan permohonan pemohon karena didasarkan pada pasal 4 ayat (2) huruf a
                  yaitu  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagi  seorang  istri.  Padahal
                  hiperseksual  ada  dalam  diri  laki-laki  yang  mana  kelebihan  nafsu  untuk  melakukan
                  hubungan seksual. Tapi kemudian hukum melimpahkan pada tanggung jawab itu pada
                  perempuan. Kemudian hakim memberikan poligami sebagai solusinya.
                        Dalam Alquran terdapat surat yang isinya khusus mengenai perempuan yaitu surat
                  An-nisa . Islam memandang laki-laki dan perempuan sama saja, sama-sama khalifah di
                  bumi yang membedakan hanya ketaqwaan pada Allah. Dapat dilihat pada surat Al-Hujurat
                  ayat 13:  Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
                  seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya
                  kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi
                  Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.   Hanya Allah melebihkan sedikit
                  kaum laki-laki dari kaum perempuan, karena laki-laki adalah pemimpin dan pelindung
                  bagi  perempuan.  Allah  melebihkan  sedikit  disini  adalah  masalah  tanggung  jawab
                  terhadap  perempuan.  Seperti  pada  surat  An-Nisa ayat   4:   Kaum  laki-laki  itu  adalah
                  pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-
                  laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
                  sebagian dari harta mereka . Karena hal-hal tersebut diatas peneliti ingin mengkaji Ratio
                  decidendi hakim dari sudut pandang keadilan gender. Khususnya apakah ada kesesuaian
                  ratio decidendi hakim tersebut dengan keadilan gender  dalam Islam. Hiperseksual pada
                  putusan pengadilan di atas adalah masalah pada suami, tetapi seakan istri yang menerima
                  akibatnya dari penetapan pengadilan di atas.

                        Penelitian  yang  dilakukan  ini  adalah  penelitian  hukum  yaitu  penelitian  yang
                  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau
                  diterapkan  pada  suatu  permasalahan  hukum  tertentu.  Penelitian  ini  sering  disebut
                  dengan  penelitian  doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  obyek  kajiannya  adalah  dokumen



                         7  Sulistyarini, Kesesuaian Alasan Suami hiperseksual Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan
                  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Skripsi  ,  Fakultas
                  Hukum Universitas Brawijaya, hlm 65

                                                              233
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139