Page 146 - WYJH V3 N2 DES 2020

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA NARKOTIKA DAN
MEKANISME PELAKSANAANYA MENURUT PERARTURAN
PEMERINTAH NO 99 / 2012

1
Risyal Hardiyanto Hidayat , Padmono Wibowo 2

Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, email: risyalhardiyanto@gmail.com
Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK ARTICLE INFO
Tindak pidana kejahatan narkotika di Indonesia sangat sering di bicarakan Kata Kunci:
karena dampaknya dapat secara fisik, kesehatan mental, emosi, sikap dalam Remisi; Justice
masyarakat dan dapat merusak generasi muda, selain itu juga jenis pidana Collaborator; Narkotika
narkotika menjadi suatu problematika yang terus meneres di berbagai
negara.Republik Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum Cite this paper:
keberadaanya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masyarakat.
Risyal Hardiyanto
Jika seseorang melakukan sesuatu yang merupakan kejahatan, maka Hidayat, P. W., 2020.
seseorang akan dihukum. Namun dalam masa penghukuman tersebut
terdapat pengurangan masa pidana atau remisi. Pada lembaga Implementasi
pemasyarakatan remisi diatur pada UU Pemasyarakatan Tahun 1995 Pasal Pemberian Remisi
14 Ayat 1 mengenai hak – hak narapidana pada butir (i). Tujuan dari Narapidana Narkotika
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mekanisme Dan Mekanisme
pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika.Metode yang Pelaksanaanya
digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis Menurut Perarturan
penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data Dengan studi Pemerintah No 99 /
pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hak 2012. Widya Yuridika:
remisi masih terdapat masalah yaitu mengenai pemberian Justice Jurnal Hukum, 3(2).
Collaborator sebagai syarat dan ketentuan Perarturan Perundangan No 99
Tahun 2012.
PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung
tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-

Undang Dasar 9 5 Pasal ayat ( bahwa Negara )ndonesia adalah Negara (ukum .
Hukum adalah keseluruhan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama,
keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan
1
bersama yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dengan sanksi.
Pada dasarnya penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata mata pemberian
derita agar jera, tetapi unsur bimbingan dan pembinaan. Hukuman terhadap pelanggar
hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dikenal sebagai pembinaan

1 Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogjakarta, 2002, hlm. 10-11

245