Page 184 - WYJH V3 N2 DES 2020

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

IMPLEMENTASI TUGAS PENGAMANAN DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIANJUR DALAM KEADAAN OVER
CROWDED

1
Zeland Muhammad Barr , Padmono Wibowo 2

1 Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, email:
zelandmuhammad@gmail.com
2 Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK ARTICLE INFO

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan proses Kata Kunci:
pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Cianjur, serta untuk pengamanan lapas;
mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penghambat dalam Over Crowded
proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif
deskriptif. Sedangkan jenis Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Cite this paper:
dengan cara study pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan Zeland Muhammad
Barr, P. W., 2020.
bahwa proses pelaksanaan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Cianjur sudah menunjukan hasil yang cukup baik. Namun masih Implementasi Tugas
terkendala pada beberapa faktor penghambat seperti sarana dan prasarana Pengamanan
pengamanan, serta alokasi dana yang kurang untuk pemenuhan fasilias Dilembaga
pengamanan di Lapas Kelas IIB Cianjur. Pemasyarakatan Kelas
Iib Cianjur Dalam
Keadaan Over
Crowded. Widya
Yuridika: Jurnal Hukum,
3(2).

PENDAHULUAN
Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga
1
Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem
peradilan pidana. Lapas adalah tempat memperoses (memperbaiki) seseorang dimana
input maupun output-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai penjahat . Lapas tidak
mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang

1 Indonesia, R. (1995). UU 12 tahun 1995. www.bphn.go.id

283