Page 230 - WYJH V3 N2 DES 2020

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

deposito. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus diarahkan
pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Dalam perspektif
prinsip the prudential principle of banking maka keseluruhan keputusan harus dilakukan
dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian terutama setiap keputusan yang
berhubungan dengan pengeluaran uang seperti penyaluran kredit atau penjualan obligasi
6
serta saham.
Salah satu faktor yang penting dalam perjanjian kredit, antara lain faktor Default
dan Collateral dalam perjanjian kredit bank. Pengertian default atau kegagalan atau
kelalaian adalah : Kegagalan untuk memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum
7
didalam kontrak, sekuritas, akta atau transaksi lainnya . Dalam pengertian default ,
pelaku kegagalan dinamakan defaulter , yaitu orang yang gagal atau lalai memenuhi
kewajibannya, orang yang menyalah gunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk
8
disimpan .
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan
diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian
diaplikasikan dalam proses pemberian kredit perbankan?. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam proses pemberian
kredit perbankan.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
9
ditangani. Pendekatan perundang-undangan artinya penelitian ini mengkaji peraturan
normatif yang ditentukan dalam undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang
diajukan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini, merupakan bahan yang diperoleh dari perundang-undangan dan
bahan pustaka. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum
tersebut mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, yaitu Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder, meliputi semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, juga opini-opini hukum dari para ahli yang dipublikasikan melalui jurnal,
majalah atau internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam dunia bisnis, kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit
yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya,
kata kredit diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan
mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan

6
Irham Fahmi, 2016. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi, Bandung, Alfabeta, hlm.5
7
Johannes Ibrahim, 2004, Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah,
Bandung : Refika Aditama, hlm. 51.
8 Ibid, hal. 51.
9
Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm.93
329