Page 264 - WYJH V3 N2 DES 2020

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

UPAYA PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN KEPADA
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1
Faldi Biaggy , Padmono Wibowo 2

1 Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan , email: biaggyfaldi@gmail.com

ABSTRAK ARTICLE INFO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemenuhan hak Kata Kunci:
narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang Hak Kesehatan
layak dalam tinjauan undang-undang, maupun kendala yang dihadapi pihak Narapidana; Lembaga
lapas dalam memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Pemasyarakatan;
Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini lebih merupakan penelitian hukum Undang-Undang.
normatif. Penelitian ini lebih berfokus pada data sekunder. Bahan hukum
sekunder yang utama adalah dari undang-undang terkait hak kesehatan Cite this paper:
narapidana. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Faldi Biaggy, P. W.,
Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 2020. Upaya
pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan Pemenuhan Hak
makanan yang layak dalam tinjauan undang-undang di Lembaga Pelayanan Kesehatan
Pemasyarakatan belum berjalan baik karena berbagai macam kendala yang Kepada Narapidana Di
dihadapi pihak Lapas, kendala - kendala tersebut antara lain adalah over Lembaga
capacity yang terjadi di Lapas, masih kurangnya petugas keahlian khusus Pemasyarakatan. Widya
dibidang kesehatan yang ada di Lapas dan juga pihak Lapas masih terkendala Yuridika: Jurnal Hukum,
masalah anggaran dana yang terbatas. 3(2).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut dengan tegas dijelaskan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
Pasal 1 ayat (1). Dengan pengertian tersebut, maka Indonesia menjunjung tinggi hukum
itu sendiri sebagai acuan nilai bagi masyarakat, termasuk untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Maka dari itu,
sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa
terkecuali, untuk menjaga serta mengamalkan hukum agar hukum tetap berdiri tegak di
Indonesia. Dalam rangka menegakkan Negara hukum di Indonesia sebagaimana yang di
cita-citakan, diperlukan usaha agar masyarakat mengenal asal mula hukum yang berlaku.

363