Page 54 - WYJH V3 N2 DES 2020

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

menteri yang akan melakukan perjanjian internasional, DPR tidak memiliki kewenangan
untuk membatalkan kebijakan yang akan diambil Menteri tersebut.
Pengawasan DPR terhadap urgensi untuk meratifikasi perjanjian internasional
terdapat kelemahan apabila diharuskan untuk membentuk undang-undang jikalau
perjanjian itu bertentangan dengan UUD. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dan
keseimbangan (checks and balances) dapat berjalan efektif dengan menolak apabila
diharuskan untuk meratifkasi perjanjian internasional tetapi berdampak luas bagi
kehidupan rakyat karena beban keuangan yang dikeluarkan dan tidak sesuai dengan
Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Maka apabila
diharuskan meratifikasi agar masuk dalam sistem hukum Indonesia selain yang
bertentangan dengan UUD 1945, checks and balances antara presiden dan DPR harus
harmonis karena setiap perjanjian internasional yang menjadi hak presiden yang
kemudian akan diratifikasi dengan persetujuan DPR harus pula memenuhi unsur
keseimbangan (balances) di kedua lembaga ini, dengan tujuan agar dapat memenuhi
syarat konstitusional dalam pembentukan undang-undang yang berasal dari perjanjian
internasional.

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ali, Abdul Latif dan Hasbi. 2014. Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta Pusat: Konstitusi
Press
Asshidiqqie, Jimly, 2011. Konstitusi Dan Konstitualisme. Jakarta: Sinar Grafika
———, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT.
Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia
Astomo, Putera. 2014. Hukum Tatat Negara Teori Dan Praktek. Yogyakarta: Tahafa Media
Atmadja, I Dewa Gede. 2014. Teori Konstitusi Dan Konsep Negara. Malang: SETARA Press
Budiardjo, Miriam. 1994. Pembangunan Politik, Situasi Global, Dan Hak Asasi Manusia Di
Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
C, Anwar, 2011. Teori Dan Hukum Konstitusi. Malang: Intrans Publishing
Fuady, Munir. 2011. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung: PT Refika
Aditama
Huda, Ni Matul. 4. Hukum Tata Negara Indonesia, Ed. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada
———, 2014. Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan
Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press
Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily. 1981. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.
Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Iskandar, Jawahir Thantowi dan Pranoto, 2006. Hukum Internasional Kontemporer
Bandung: PT Refika Aditama
Isra, Saldi, 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Mahfud, Moh., 1993. Demokrasi Konstitusi Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty
Manan, Bagir, 1995. Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung:
Mandar Maju
Redi, Ahmad, 2018. Hukum Pembentukan Peratura Perundang-Undangan. Jakarta Timur:
Sinar Grafika
Wahjono, Padmo, 1985. Masalah Ketataneagaraan Indonesia Dewa Ini. Jakarta Timur:
Ghalia Indonesia
Jurnal

153