Page 97 - WYJH V3 N2 DES 2020

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

secara efektif dan efisien pads sector-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan
stabilitas perekonomian sebuah Negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari
masyarakat berdasarkan asas kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat percaya
pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di
bank. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar
menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk
menggerakkan perekonomian bangsa. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan
ekonomi suatu Negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama,
sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini,
bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang
paling penting dalam kehidupan ekonomi. Kedua, dengan menerima tabungan dari
nasabah dan meminjamkannya kepada para pihak yang membutuhkan dana, berarti bank
meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif (Lukman
Santoso, 2011: 32). Dan Pengawasan Perbankan berdasarkan Undang Undang Nomor 21
Tahun 2011 pasal 55 ayat 2 tentang Otoritas Jasa Keuangan , sejak Sejak tanggal 31
Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di
bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan
yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam
hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang
memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah
menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam
sistem keuangan. ( Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011
tentang OJK ). Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang
meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa
keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong
diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang
terintegrasi. ( Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011
tentang OJK ) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pengawasan Perbankan
berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 55 ayat 2 tentang Otoritas Jasa
Keuangan , sejak Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari
Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
Pengawasan tersebut di dalam prakteknya tentu banyak hambatan dan kendala
dalam mempertahankan kepercayaan dari masyarakat terhadap sebuah bank. Kita
ketahui bersama bahwa pada tahun 2018, terdapat banyak sekali kasus yang terdengar
mengenai metode penipuan Bank bernama Skimming sehingga Skimming Bank bukanlah
hal baru yang terjadi di Indonesia. Mungkin sebagian masyarakat belum mengetahui
bagaimana metode penipuan ini bekerja sehingga tak sedikit masyarakat yang terjerat
oleh pelaku Skimming. Lalu, apa itu Skimming?
Teknik Skimming adalah kegiatan atau upaya seseorang untuk membobol data dari
pita magnetik kartu ATM/Debit sehingga sang pelaku dapat mengetahui data dari korban.
Selanjutnya, setelah melakukan teknik tersebut sang pelaku dapat mengakses data
korban secara illegal. Teknik skimming menggunakan alat yang sengaja diletakkan pada
slot mesin ATM. Alat yang digunakan pelaku bernama skimmer. Dengan alat tersebut,
sang pelaku dapat menggunakan data yang terdapat pada magnetic stripe di ATM sang
korban. Untuk kasus kasus kejahatan skimming yang terjadi di Indoneisa, polisi berhasil

196