Page 17 - Panduan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
P. 17
Selanjutnya sesuai Pasal 8, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah, Dalam rangka mendukung kelitbangan
sebagaimana dimaksud dalam diperlukan kegiatan
penunjang antara lain melalui:
a. fasilitasi, dilakukan melalui: konsultasi; koordinasi;
dan desiminasi.
b. Advokasi, dilakukan melalui: forum pakar/tenaga
ahli; dan pendampingan.
c. Asistensi, dilakukan melalui: lokakarya; kolaborasi;
dan penyuluhan.
d. Supervisi, dilakukan melalui: pengarahan;
pembimbingan; dan pengendalian.
e. Edukasi, dilakukan melalui: bimbingan teknis
adopsi; dan; modifikasi
Panduan Penelitian dan Pengembangan 14
