Page 13 - E BOOK AKSI 2 (1)

2. Kejaksaan Negara Republik Indonesia

Selain lembaga kepolisian berikutnya yang akan kita bahasa adalah tentang
kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dapat
dilakukan jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta
wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali
proses perkara (dominus litis) mempunyai kedudukan sentral dan penegakan
hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu
kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang
sah menurut hukum acara pidana.

Selain itu juga disebut sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
(executive ambtenaar). UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia membahas tugas dan wewenang kejaksaan pada Pasal 30 sebagai
berikut.

a. Di bidang pidana :
1. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

3. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undangundang;
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
*pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.