Page 12 - Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah_Neat

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat selain Pengusaha
Kena Pajak dikukuhkan sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas

perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan
tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.

❖ Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa
Pajak yang sama tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum
pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan

demikian, Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak

mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah

pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan

manajemen. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus
memenuhi syarat bahwa pengeluaran ter- sebut berkaitan dengan adanya

penyerahan yang terutang PPN. Oleh karena itu, meskipun suatu
pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan

kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak
dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada

kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.

3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan
dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau

disewakan.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum
pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur

Pajaknya tidak memenuhi ketentuan harus mencantumkan
keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak atau tidak memenuhi persyaratan

Prodi Akuntansi/ Fakultas Ekonomi/UNIMED/ 2022 9