Page 3 - 01_Bahan Bacaan - PB1-SPB.1. Kewenangan Desa
P. 3

BAB I

                                                      PENDAHULUAN
                  A.  Latar Belakang

                           Pemerintahan  Desa  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa  yang

                       melekat pada tugas Kepala Desa yang dibantu para perangkat desa untuk
                       menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  melaksanakan  pembangunan

                       Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat

                       Desa.  Dalam  rangka  menjalankan  pemerintahan  desa  diantara
                       kewenagan yang dimiliki oleh Kepala Desa selaku kepala pemerintahan di

                       Desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa

                       dan menetepkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kewenangan
                       tersebut disertai oleh sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

                       Kepala Desa antara lain mentaati dan menegakan peraturan perundang-
                       undangan,  mengelola  keuangan  Desa  dan  menjalankan  prinsip  tata

                       kelola pemerintahan desa yang akuntable, transparan, profesional, efektif

                       dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
                           Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa untuk

                       melaksanakan  pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,

                       dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa,  termasuk  di  dalamnya  tugas
                       pengelolaan keuangan dan asset desa, karena keuangan desa merupakan

                       alat penting untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan kewenangan
                       yang ada di desa.

                           Pertanggungjawaban  penyelenggaraan  pemerintah  desa  merupakan

                       suatu  ukuran  yang  menunjukan  seberapa  besar  tingkat  kesesuaian
                       penyelenggaraan kebijakan pemerintahan desa dengan ukuran nilai-nilai

                       atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para

                       pengguna (Stakeholders).
                           Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dapat  pahami,  dengan  adanya

                       buku  materi  ini  untuk  dapat  dipelajari  dan  dipahami  oleh  seluruh

                       Aparatur  Desa  dalam  rangka  penyelenggaran  Pemerintahan  Desa  yang
                       profesional, efisien, efektif dan terbuka sesuai dengan amanat Peraturan

                       Perundang-undangan           yang     berlaku      sehingga      dapat     memper-

                       tanggungjawabkan atas asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang





                                                               1
   1   2   3   4   5   6   7   8