Page 37 - E-Modul Ekonomi Kelas 11 Semester 2 Bagian 1
P. 37

Back to Peta Konsep

                          dan  jaringan,  serta  aset  tetap  lainnya.  Nilai    pembelian  /  pengadaan    atau

                          pembangunan aset tetap berwujud hanya sebesar harga beli, untuk belanja
                          honor panitia dan administrasi untuk memperoleh aset nya dianggarkan pada

                          komponen belanja pegawai ataupun belanja barang dan jasa.


               b.  Pengeluaran Pembiayaan Daerah

                   (1) Penerimaan  pembiayaan,  yaitu  semua  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali

                      baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
                      berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran

                      tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan

                      daerah  yang  dipisahkan,  penerimaan  pinjaman  daerah,  penerimaan  kembali
                      pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

                   (2) Pengeluaran  pembiayaan,  yaitu  pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali  baik
                      pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  maupun  pada  tahun-tahun  anggaran

                      berikutnya.  Pembiayaan  mencakup  pembentukan  dana  cadangan,  penerimaan

                      modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian
                      pinjaman daerah.


        E. Mekanisme Penyusunan APBD

                      Tahapan proses Penyusunan Perubahan APBD menurut Peraturan Menteri Dalam
               Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  64  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Penyusunan

               Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

               a.  Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan
                   Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala Daerah kepada DPRD

               b.  Pembahasan  dan  kesepakatan  antara  Kepala  Daerah  dan  DPRD  atas  Rancangan

                   Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS

               c.  Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
                   dan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (RKA-SKPD),  Rencana  Kerja  dan

                   Anggaran  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  (RKA-PPKD)  dan  Perubahan

                   DPASKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
                   APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

               d.  Penyampaian  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Perubahan  APBD  oleh  Kepala

                   Daerah kepada DPRD

               e.  Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah




                                                                         E-Modul Ekonomi kelas XI
                                                                                                                29
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42