Page 60 - E-Modul Ekonomi Kelas XI Semester 2 - Bagian 1
P. 60

to
                                                                                              Pe
                                                                                         k
                                                                                     Back to Peta Konsep
                                                                                     Bac
                                                                                                 ta
                                                                                                        s
                                                                                                         ep
                                                                                                    Kon


                      Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
                      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta bea materai.
                   (2) Pajak  Daerah,  yaitu  pajak  yang  wewenang  pemungutannya  dilakukan  oleh
                      pemerintah daerah yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak
                      provinsi  meliputi  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  bea  balik  nama  kendaraan
                      bermotor,  pajak  bahan  bakar

                      kendaraan  bermotor,  pajak  air

                      permukaan,  dan  pajak  rokok.
                      Pajak  kabupaten  meliputi  pajak

                      hotel,  pajak  restoran,  pajak

                      hiburan,  pajak  reklame,  pajak
                      penerangan jalan,  pajak mineral

                      bukan  logam  dan  batuan,  pajak
                      parkir,  pajak  air  tanah,  pajak

                      sarang burung walet, pajak bumi     Gambar 11 Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah

                      dan  bangunan  perdesaan  dan                   satu Pajak Provinsi
                                                          Sumber: https://asset.kompas.com/crops/Dn5a6yHlHdnnr-
                      perkotaan,  serta  bea  perolehan  rpx2JiVgnYA_Q=/0x71:1152x839/750x500/data/photo/2020/02/20/5
                                                          e4e3a5b10299.jpg, diunduh pada 28 April 2021
                      hak atas tanah dan bangunan.

               b.  Berdasarkan Pihak yang Menanggung
                   (1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dibayar oleh wajib pajak dan

                      tidak bisa dilimpahkan atau dialihkan ke pihak lain. Pajak langsung antara lain,
                      Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Kendaraan

                      Bermotor (PKB).

                   (2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya bisa dilimpahkan seluruh atau
                      sebagian kepada pihak lain. Pajak tidak langsung ini antara lain Pajak Penjualan

                      (PPN), dan bea impor. Pihak yang memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak

                      terutang adalah pengusaha kena pajak.
               c.  Berdasarkan Sifat

                   (1) Pajak  Subjektif,  pajak  yang  memperhatikan  keadaan  wajib  pajak.  Pada  pajak

                      subjektif,  keadaan  wajib  pajak  sangat  mempengaruhi  besarnya  pajak  terutang.
                      Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).

                   (2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang tidak memperhatikan keadaan wajib pajak, tetapi

                      objek pajaknya. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan
                      atas Barang Mewah (PPnBM)




                                                                         E-Modul Ekonomi kelas XI
                                                                                                                52
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65