Page 72 - E-Modul Ekonomi Kelas XI Semester 2 - Bagian 1
P. 72

Back to Peta Konsep

               c.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

                          Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dikenakan  kepada  pengusaha  kena  pajak,
                   biasanya  pengusaha  kena  pajak  melimpahkannya  kepada  konsumen  akhir  dengan

                   ditambahkan PPN pada harga produk. PPN diatur dalam Undang-undang Nomor 42

                   Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
                   Mewah (PPnBM). PPN termasuk pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi

                   penyerahan barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak.

                   (1) Objek Pajak Pertambahan Nilai
                              Beban PPN dikenakan pada kegiatan antara lain:

                      a)  Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh

                          pengusaha kena pajak.
                      b)  Impor barang kena pajak.

                      c)  Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha
                          kena pajak.

                      d)  Pemanfaatan barang kena pajak tidak  berwujud dari luar daerah pabean di

                          dalam daerah pabean.
                      e)  Ekspor barang-barang kena pajak oleh pengusaha pajak.

                      f)  Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

                      g)  Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.


                   (2) Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak
                              Barang kena pajak merupakan barang berwujud maupun tidak berwujud

                      yang  dikenai  pajak  berdasarkan  Undang-undang  yang  berlaku.  Pada  dasarnya

                      semua barang  dikenai Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) kecuali  yang  disebutkan
                      dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

                      (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pasal 4A atay (2). Barang

                      tidak kena PPN sesuai dengan UU tersebut meliputi barang hasil tambang atau
                      pengeboran, barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di

                      hotel, rumah makan dan warung, uang, emas batang, serta surat-surat berharga.

                   (3) Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak
                              Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan

                      atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang maupun fasilitas  atau

                      kemudahan atau hak tersedia dapat dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
                      menghasilkan  barang  karena  pesanan  (permintaan)  yang  dikenakan  pajak




                                                                         E-Modul Ekonomi kelas XI
                                                                                                                64
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77