Page 76 - Modul Safira Rahayaan

Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Sedangkan menurut pasal 3nya Objek Pajak yang tidak
dikenakan Pajak Bumi bangunan Pedesaan dan Perkotaa

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 pasal 80 tarif Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Nilai
Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP). Sedangkan Nilai
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling
rendah Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib pajak dan Nilai
Jual Objek Pajak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan
Daerah

Bea Materai

a. Pengertian
bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang
terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau
diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya
dibuat oleh satu pihak.
b. Dokumen yang dikenakan Bea Materai
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan
Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan
Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,
berikut ini daftar dokumen yang dikenakan materai.
c. Tarif Bea materai Bea Meterai
adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan
dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta
kuitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang
72