Page 214 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)
P. 214

Rekomendasi                                                                                                                                                                                                    Rekomendasi



               Logika  rehabilitasi  harus  diletakkan  paling  tinggi  sebagai langkah  pencegahan                                yang  tegas  untuk  penyalahguna/pengedar/  penyelundup/bandar,  koordinasi  pusat-

          mendampingi masyarakat dalam juga ‘merehabilitasi’ dampak stigma para penyalahguna/                                      daerah, pelibatan dunia keilmuan lintas-disiplin (psikologis, sosial, dan medis), hubungan
          pecandu  narkotika/narkoba. Fakta bahwa narkotika tidak akan pernah tuntas (akan                                         intra- dan antar-K/L/D, strategi pembiayaan di daerah, dan imperatif program berbasis
          selalu ada) membuat Pemerintah dan masyarakat  untuk  menggairahkan pola dan                                             capaian hasil yang terukur. Penelitian ini juga merekomendasikan untuk memasukkan

          mekanisme  ‘baru’  dalam  persoalan  pencegahan,  dan  bukannya  hanya  mengutamakan                                     istilah ‘ketahanan dan pertahanan aktif’ ke dalam UU yang baru agar mindset dan program-
          penangkapan, penggerebekan, dan pemusnahan terus menerus dan kemudian merasa                                             program yang  diusungnya bisa bertahan lama dan  relatif konsisten  seiring dinamika
          puas. Sebagaimana pendapat berikut:                                                                                      kelembagaan.
           “      The drug problem is expansive, cutting across many segments of the population.                                   dari  lintas  disiplin,  dan  juga  masyarakat. Upaya  mengawal  pun  perlu  diperhatikan,
                                                                                                                                         Untuk mengawal ini, BNN perlu membentuk tim yang solid yang terdiri dari pakar


                  As such it is impossible to eliminate drugs. Therefore the police should make harm
                  reduction the criterion by which to guide drug enforcement planning and to evaluate
                                                                                                                                   Narkotika. Seluruh isu di atas yang hendak dikawal inklusinya di UU yang baru, perlu juga
                  enforcement programming. Because the police will never eliminate as law enforcement                              bahkan  sampai pada  strategi lobi  di  parlemen  untuk  menyukseskan  misi revisi UU
                  or social problem, they must expend their energy and resources in such a way that                                dipersiapkan sedari sekarang topangan-topangan data dan sainsnya. Apabila belum ada,
                  the harm to the community as a result of drugs is minimized. Prority must be given to
                  solving problems that are the most harmful to people and the community; [..] the focus                           maka perlu  segera dilakukan  penelitian  demi  basis  pembuktian.  Beberapa  penelitian
                  must be on problem solving as opposed to bean counting.  252                                                     yang direkomendasikan adalah soal residivisme dari lapas maupun dari rehab, lalu soal

                                                                                                                                   efektivitas penghukuman bagi proses rehabilitasi dengan mengacu pada teori-teori adiksi
               Keterlibatan elemen masyarakat akan sangat penting dalam kaitannya dengan                                           terkini, lalu soal klasifikasi subjek kriminalitas narkotika, dan juga yang tak kalah penting
          memuluskan sekaligus memantau perkembangan peristiwa pasca rehabilitasi, yang                                            adalah  formulasi  pemodelan  untuk  mengukur sepresisi  mungkin  dampak  P4GN  pada

          lazimnya menjadi kesulitan tersendiri bagi pecandu yang telah pulih, terutama ketika para                                capaian prevalensi nol.
          eks. Pecandu tersebut kembali harus berhadapan dengan masyarakat. Di sejumlah daerah di

          Indonesia, peranan lembaga rehabilitasi milik masyarakat jauh lebih mempunyai ‘kedekatan
          emosional’ dengan warga/masyarakat ketimbang dengan Pemerintah (dan tentu saja hal
          ini  akan  memengaruhi  tahapaan  sikap  ekstrover  atau  introver-nya  para  penyalahguna/

          pecandu kepada lembaga tersebut). Ketakutan masyarakat terhadap lembaga Pemerintah
          bukan tanpa alasan, dikarenakan juga para APH ‘gandrung’ dan senantiasa mengedepankan

          terhadap hal-hal yang bernuansa hard attitude, ketimbang soft attitude.


          8.3.10. Mengawal Mindset Pertahanan Aktif

                          dalam Revisi UU Narkotika




               Dalam     upaya     menuju      revisi   Undang-Undang        Narkotika,     penelitian    ini
          merekomendasikan untuk mengawal beberapa isu, termasuk mindset internasional dan

          strategis  dari  perumusan,  orientasi  pencegahan,  standarisasi  rehabilitasi,  pedefinisian




            252   Victor E. Kappeler & Larry K. Gaines, “Community Policing: A Contemporary Perspective”, (Waltham, MA, USA: Elsevier, Inc., 2011)
          hal. 366-367, dikutip dari: Mardjono Reksodiputro, “Mengantisipasi Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika melalui Sistem Peradilan
          Pidana (Suatu Observasi untuk Diskusi)”, Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 5, Agustus 2016 – Januari 2017, Hal. 53-69.


            200     Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense)                                                                               Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense)   201
                                                                                                                                                                                  Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
                    Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219