Page 7 - XII_PPKN_KD 3.2_Pert_3=Selasa 5 Oktober 2021_Neat
P. 7

Modul  PPKn Kelas XII KD  3.2



                    26.  Tanpa  izin  penguasa  yang  berwenang  untuk  itu,  memburu  atau
                          membawa  senjata  api  ke  dalam  hutan  negara  di  mana  dilarang
                          untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama
                          satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah;


                    27.  Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata
                          yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.


                    Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang
                    Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

                    1.  Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
                       1)  hukuman mati

                       2)  hukuman penjara
                       3)  hukuman kurungan
                       4)  hukuman denda

                    2.  Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
                       1)  pencabutan beberapa hak yang tertentu

                       2)  perampasan barang yang tertentu
                       3)  pengumuman keputusan hakim


                    C.  Rangkuman


                        Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

                        1.    Pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai
                              atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan

                              hukum.

                        2.    Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)
                              menjelaskan  bahwa  kejahatan  adalah  semua  perbuatan
                              manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang
                              disebut KUHP.


                        3.    Beberapa  contoh  pasal  yang  mengatur  tentang  pelanggaran
                              dalam KUHP adalah Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang
                              atau  Barang  dan  Kesehatan  Pasal  489-502,  Pelanggaran
                              Ketertiban  Umum  (Pasal  503-520),  Pelanggaran  terhadap

                              Penguasa  Umum  (Pasal  521-528),  Pelanggaran  Mengenai  Asal
                    @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN                 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11