Page 195 - PANCEK KPK UNTUK UKM:
P. 195
pemerintah, seperti perusahaan yang
mengerjakan proyek-proyek publik,
dilarang memberikan kontribusi politik
untuk menghindari konflik kepentingan.
3. Sanksi Hukum:
Kegagalan mematuhi ketentuan ini
dapat mengakibatkan sanksi berat,
mulai dari denda hingga pencabutan izin
usaha.
Selain itu, pelanggaran terkait kontribusi
politik dapat menyebabkan rusaknya
reputasi perusahaan di mata publik dan
mitra bisnis.
Bagi UKM, penting untuk memahami secara
rinci ketentuan hukum yang berlaku di
yurisdiksi masing-masing dan memastikan
bahwa setiap kontribusi politik yang
diberikan mematuhi aturan-aturan ini.
Hal 194
