Page 21 - PANCEK KPK UNTUK UKM:
P. 21
mengatur segala aspek terkait pencegahan
korupsi dan suap.
Banyak UKM yang merasa bahwa
menerapkan kebijakan ini akan mempersulit
proses bisnis mereka.
Mereka khawatir bahwa kebijakan yang
terlalu ketat dapat memperlambat
operasional dan mengurangi fleksibilitas
dalam menghadapi kondisi lapangan yang
dinamis.
Namun, perspektif ini justru salah.
Tanpa kebijakan anti-korupsi yang jelas,
risiko perusahaan terlibat dalam praktik
korupsi akan jauh lebih besar.
Praktik suap dalam pengadaan barang atau
layanan, misalnya, dapat merusak reputasi
perusahaan dan berpotensi membuatnya
terkena sanksi hukum yang berat.
Hal 20
