Page 211 - PANCEK KPK UNTUK UKM:
P. 211
tersebut bertujuan untuk memengaruhi
keputusan bisnis atau kebijakan publik.
Dalam konteks hukum, gratifikasi yang
diterima oleh pejabat publik atau karyawan
perusahaan yang memiliki tanggung jawab
dalam pengambilan keputusan dapat
dianggap sebagai bentuk suap, terutama
jika tidak dilaporkan sesuai ketentuan.
Oleh karena itu, UKM harus memiliki
kebijakan yang jelas dalam mengatur
penerimaan dan pemberian gratifikasi agar
tidak terjebak dalam praktik yang
melanggar hukum.
Peraturan yang Mengatur Gratifikasi:
1. Undang-Undang Anti-Korupsi:
Di banyak negara, undang-undang
anti-korupsi secara tegas melarang
pemberian atau penerimaan gratifikasi
Hal 210
