Page 48 - PANCEK KPK UNTUK UKM:
P. 48
Akibatnya, tanggung jawab untuk
mengawasi kepatuhan terhadap PANCEK
KPK sering kali jatuh kepada manajemen
puncak, yang sudah terbebani dengan
berbagai tugas operasional lainnya.
Ketiadaan SDM yang kompeten untuk
menangani kebijakan ini menyebabkan
proses implementasi menjadi lambat atau
bahkan tidak berjalan sama sekali.
Sebagai contoh, kebijakan anti-suap dan
anti-korupsi yang dirancang tanpa
pemahaman mendalam tentang praktik
terbaik dalam pencegahan korupsi
cenderung bersifat generik dan tidak efektif.
Oleh karena itu, meski ada keterbatasan
SDM, UKM harus berupaya untuk
membangun kompetensi internal di bidang
kepatuhan anti-suap dan anti-korupsi.
Hal 47
