Page 17 - SKH Palangka Post Edisi 27 Juni 2019

EKONOMI & BISNIS
kamis, 27 JUNi 2019
Alasan Pentingnya
Memindahkan Ibu Kota Negara
JakaRTa, PPOsT
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Ke-
pala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan ala- nyatakan bahwa alasan per- Pulau Jawa, akibat konversi
san perlunya memindah ibu kota Indonesia di Jakarta ke
luar Pulau Jawa.
“Kita ingin memiliki ibu yang sentris,” katanya dalam
kota yang benar-benar inilah
ibu kota Indonesia, Indonesia
Green and Beautiful di Jakarta,
Rabu (26/6).
Pertama, Bambang me-
lunya memindah ibu kota ke
luar Pulau Jawa adalah karena
sekitar 57 persen penduduk
Indonesia terkonsentrasi di
Pulau Jawa.
Dialog Nasional II: Menuju
Ibu Kota Masa Depan, Smart,
17
Menteri PPN Hitung Kerugian
Akibat Kemacetan
JAKARTA, PPOST
Masih terkait rencana pe-
mindahan ibu kota negara,
Menteri Perencanaan Pem-
bangunan Nasional (PPN)
RI, Bambang Brodjonegoro
menyatakan kerugian eko-
nomi akibat kemacetan di ibu
kota mencapai Rp56 triliun
berdasarkan hasil studi pada
2013.
“Jika studinya kita lakukan
pada tahun ini kemungkinan
kerugian ekonominya sudah
Rp100 triliun lebih,” kata dia, Foto : Net
di Kantor Kementerian PPN
RI, pada kegiatan Dialog II di Urbana-Champaign, Amerika dengan tata kelola yang efisien
pemindahan Ibu Kota Negara Serikat tersebut menegaskan dan efektif.
di Jakarta, Rabu (26/6). pemerintah perlu membangun “Jadi kita benar-benar ingin
Studi kerugian aspek eko-
Foto : Net nomi akibat dampak kemac- bukan memindahkan pusat ibu kota yang sentris,” ujarnya.
etan ibu kota tersebut dihi- yang baru, maka diharapkan tasi kerugian ekonomi akibat ke-
pemerintahan ke suatu kota.
Untuk menjawab dan menga-
Setelah dibangunnya ibu kota
macetan tersebut, maka pemerin-
tung selama kurun waktu
dapat mengatasi persoalan-per-
tah menawarkan tiga opsi terkait
satu tahun. Oleh karena itu,
pemindahan ibu kota. Pertama
soalan tadi seperti kerugian
pemerintah ingin mengusul-
kan pemindahan ibu kota. ekonomi akibat kemacetan. tetap di Jakarta, kedua pindah
namun tidak jauh dari Jakarta
“Ini akan menjadi representasi
Ia menilai kemacetan tinggi
dan ketiga pindah ke luar Jawa.
dari identitas bangsa,” katanya.
yang terjadi di Jakarta akibat
Apalagi, Indonesia sudah men-
Menurut dia, pindah ke luar
sistem publik transportasi
Pulau Jawa merupakan alasan
jadi negara G20 dengan produk
belum mampu atau masih
tertinggal jauh dibandingkan
ke-16 di dunia maka sudah sewa-
berbagai persoalan di ibu kota
kebutuhan masyarakat untuk domestik bruto (PDB) terbesar paling tepat untuk mengatasi
melakukan kegiatan ekonomi. jarnya memiliki ibu kota yang saat ini salah satunya kemacetan.
Jakarta, menurut dia, akan Lulusan University of IIIinois modern, berstandar internasional (ant/P8)
mengancam ketahanan pangan
Indonesia, bukan hanya di
lahan yang mengurangi lahan HGU Punya
pertanian.
Fakta bahwa Jakarta menjadi
pusat pemerintahan, ekonomi, Kekuatan
bisnis, keuangan, perdagangan
Padatnya jumlah penduduk dan jasa serta pusat migrasi yang Hukum
di Pulau Jawa, terutama di semuanya mengarah ke Jakarta
juga akan semakin menciptakan
beban yang luar biasa terhadap
Jakarta. JAKARTA, PPOST
Hal tersebut membuat Jakarta Pemerintah menjamin
semakin susah terbebas dari ba hwa hak guna us a ha
masalah kemacetan, banjir dan (HGU) memiliki kekuatan
kualitas air sungai yang 96 persen hukum dalam hal kepe -
tercemar berat. milikan atau penguasaan
Sistem transportasi umum Foto : Net dan pengelolaan areal atau
di Jakarta juga, kata dia, belum wilayah yang digunakan
mampu atau masih ketinggalan Kerjasama Indonesia- sebagai usaha perkebunan.
jauh dibandingkan dengan ke- Sekretaris Direktorat Jenderal
butuhan masyarakat yang begitu Argentina Tingkatkan Hubungan Hukum Keagrari-
besar untuk melakukan kegiatan aan Kementerian Agraria dan
ekonomi. Tata Ruang/Badan Pertana-
Sistem pengelolaan transpor- Perdagangan han Nasional (ATR/BPN), Ery
tasi yang sangat buruk menyebab- Suwondo mengatakan, sep-
kan kemacetan parah. Masalah erti halnya sertifikat hak mi-
kemacetan, menurut Menteri lik (SHM), HGU juga bersifat
Bambang, berimbas pada keru- JAKARTA, PPOST fasilitasi bagi kedua negara. pribadi (privat) yang berarti
gian ekonomi yang mencapai Indonesia dan Argentina Pemerintah Indonesia dan tidak mudah dan bisa sem-
Rp56 triliun, menurut studi yang membentuk Working Group Argentina akan mendorong barang orang bisa mengakses
dibuat pada 2013. Trade Invesment (WGTI) seb- para pelaku usaha untuk data-data HGU.
Selain itu, Pulau Jawa juga agai upaya awal peningkatan berkunjung ke berbagai acara “Perbedaan dengan SHM,
mengalami krisis ketersediaan kerja sama perdagangan yang diselenggarakan kedua HGU berbatas waktu 35 ta-
air, terutama di Jakarta dan Jawa yang lebih erat. negara. hun serta bisa diperpanjang
Timur. Hal tersebut juga akan “Di forum ini, kita bisa Hal itu dilakukan seb- hingga 25 tahun. HGU juga
memberikan dampak negatif ter- tukar menukar informasi. agai upaya perkenalan se- tidak bisa diwariskan turun
hadap kualitas hidup masyarakat Dua negara ini kan jauh cara langsung dan melihat temurun,” katanya melalui per-
yang tinggal di dalamnya.(ant/P8) sekali., satu di Amerika, satu bagaimana kondisi pasar nyataan tertulis di Jakarta, Rabu.
lagi di Asia yang akan dituju. Ery mengakui, salah satu pe-
Tenggara jadi Adapun, dari sisi fasilitasi, micu problematika yang ber-
kurang men- tim kerja akan membahas dampak pada konflik hor-
genal, kurang berbagai isu yang terjadi isontal warga negara, pihak
banyak infor- antara Indonesia dan Ar- swasta dan pemerintah di
m a s i ya ng gentina. lapangan yang menimbulkan
tersebar,” “Seperti soal tarif, kemu- permasalahan, serta kerugian
kata Direktur dian rencana perdagangan ekonomi tingkat nasional, teru-
P erd agan - dagung sapi dan lain-lain. Itu tama karena lahan perkebunan
gan Bilateral yang akan dibahas. Kita akan bersinggungan dengan hutan
Direktorat identifikasi dulu semuanya,” atau kawasan hutan.
Jenderal Pe- tutur Ni Made. “Pemberian HGU yang ber-
rundingan Ketika tiga fungsi itu su- masalah, biasanya bersing-
Perdagangan dah dilakukan, WGTI akan gungan dengan hutan atau
Internasional mengeluarkan rekomendasi kawasan hutan. Namun pada
Kemendag, terkait apa yang perlu dilaku- prinsipnya, Kementerian
Ni Made Ayu kan ke depannya. ATR/BPN menerapkan pros-
Marthini di Rekomendasi itu dapat es yang ketat dan clear and
Jakarta, Rabu menjadi dasar bagi rancan- clean,” ujarnya.
(26/6). gan pembentukan perjan- Ery mengharapkan, Ran-
Ni Made jian dagang, baik berupa cangan Undang-Undang
Ayu Marthi- free trade agreement (FTA) (RUU) Pertanahan dapat
ni mengung- atau comprehensive eco- menjadi solusi tumpang tin-
kapkan WGTI nomic partnership agreement dih regulasi dan peraturan
akan menjadi (CEPA). terkait lain yang menjadi
wadah untuk “Kalau dirasa cukup, kita penyebab timbulnya konflik
melakukan bisa bentuk FTA. Tapi kalau lahan di perkebunan teruta-
komunikasi, belum ya nanti dulu,” ucap- ma perkebunan kelapa sawit.
promosi serta nya.(ant/P8) (ant/P8)