Page 12 - IHPD_Sulbar0504_cap
P. 12
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja tahun 2020 difokuskan pada pemeriksaan kinerja atas
efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan pada tiga entitas
pemeriksaan.
Pada Semester II tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional yang bertujuan untuk menilai
efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan. Sasaran pemeriksaan
meliputi proses pengujian (testing), pengelolaan atas penelusuran kasus (tracing),
perawatan (treatment) dan edukasi serta sosialisasi/komunikasi dalam rangka penanganan
dan pengendalian pandemi COVID-19. Pemeriksaan dilaksanakan pada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penanganan pandemi
COVID-19 pada ketiga pemerintah daerah tersebut telah cukup efektif.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2020 terdiri dari pemeriksaan
kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 pada tiga entitas pemeriksaan
dan pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana
Banparpol TA 2019 atas 82 LPJ Banparpol pada 7 entitas pemeriksaan.
Pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Majene, dan Pemerintah
Kabupaten Mamasa. Sesuai hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kepatuhan atas
penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
dan pemerintah Kabupaten Majene adalah “sesuai tanpa pengecualian”. Serta kesimpulan
atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada pemerintah Kabupaten
Mamasa adalah “sesuai dengan pengecualian”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih
adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek
pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
maupun permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selain itu,
pemeriksaan dengan tujuan tertentu juga dilakukan terhadap 82 laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan partai politik.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat | 3
