Page 2 - IHPD_Sulbar0504_cap

KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
BPK setiap semester telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semesteran yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI, dan
DPRD. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah, kami memandang perlu untuk
menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD).
Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi
kepada: (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan
oleh Daerah Kabupaten; (2) Bupati dan Walikota untuk melaksanakan evaluasi dan
benchmarking; dan (3) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang
meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
(PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara.
Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi
kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas
penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan. IHPD Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat juga menyajikan hasil pemantauan tindak
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.
IHPD Tahun 2020 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat yang disajikan berdasarkan pengelompokkan jenis pemeriksaan, tema
dan fokus pemeriksaan, serta pengelolaan anggaran. Pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan
rencana strategis BPK.
Kami berharap IHPD Tahun 2020 dapat memberikan informasi kepada pemangku
kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang
lebih transparan dan akuntabel pada pemerintah provinsi/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Maret 2021
29
Kepala Perwakilan,

Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat | ii