Page 229 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

23. Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Usaha Peternakan

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pendafatran dan Perizinan Usaha Peternakan.

2. Persyaratan Pendaftaran Usaha Peternakan dilakukan
terhadap Pelaku Usaha budi daya peternakan
skala kecil. (skala usaha peternakan tercantum
dalam lampiran I Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan
Perizinan Usaha Peternakan)

a. Pendaftaran Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.
Peternakan Tanpa
Pemenuhan Komitmen
tidak memerlukan
prasarana (ILOK, Izin
Lingkungan IMB, SLF).

b. Pendaftaran Usaha 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
Peternakan OSS.
Memerlukan 2. Pendaftaran Usaha Peternakan yang belum
Pemenuhan Komitmen berlaku efektif dari lembaga OSS.
Perizinan Prasarana. 3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua
(ILOK, Izin Lingkungan atau sebagian antara lain :
IMB, SLF).
a. Izin Lokasi.
b. Izin Lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
Prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Pendaftaran Usaha
Tanaman Pangan.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK di
alamat sicantikui.layanan.go.id untuk
mendaftarkan permohonan pemenuhan
komitmen serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah
lengkap maka DPMPTSP memproses
rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis
terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan
lokasi dan/atau rapat pembahasan jika
diperlukan.