Page 341 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 341

45. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)


                     No            Komponen                                      Uraian

                     1.    Dasar Hukum                    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
                                                             Tahun 2014 tentang Perkebunan.
                                                          2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
                                                             Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan
                                                             Perizinan     Berusaha      Terintegrasi    Secara
                                                             Elektronik.
                                                          3. Peraturan      Menteri     Kesehatan      Republik
                                                             Indonesia  Nomor  19  Tahun  2013  tentang
                                                             Penyelenggaraan        Pekerjaan      Refraksionis
                                                             Optisien dan Optometris.

                     2.   a. Persyaratan Umum             1. Kualifikasi  pendidikan  Optometris  minimal
                                                             lulusan  pendidikan  diploma  empat  atau
                                                             sarjana terapan optometri atau sarjana profesi
                                                             optometri.
                                                          2. Optometris  yang  melakukan  pekerjaannya  di
                                                             fasilitas  kesehatan  wajib  memiliki  Surat  Izin
                                                             Kerja Optometris.
                                                          3. Optometris hanya dapat melakukan pekerjaan
                                                             paling banyak di 2 (dua) tempat.
                                                          4. Surat  Izin  Kerja  Optometris  berlaku  untuk  1
                                                             (satu) tempat.

                          b. Persyaratan                   1.  Foto copy ijazah yang dilegalisir.
                              Administrasi  Izin  Baru     2.  Foto copy Surat Tanda Registrasi Optometris
                              dan Perpanjangan                 (STRO).

                                                           3.  Surat  keterangan  sehat  dari  dokter  yang
                                                               memiliki Surat Izin Praktik.
                                                           4.  Surat  pernyataan  memiliki  tempat  kerja  di
                                                               fasilitas    pelayanan       kesehatan      yang
                                                               bersangkutan.
                                                           5.  Pas photo berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3
                                                               (tiga) lembar berlatar belakang merah.
                                                           6.  Rekomendasi dari asosiasi profesi.
                                                           7.  Surat  Izin  Kerja  Optometris  (SIKO)  lama
                                                               (untuk perpanjangan).

                     3.    Sistem,  Mekanisme  dan  1.         Pemohon      Mengakses       laman     SICANTIK
                           Prosedur                            CLOUD  di  alamat  sicantikui.layanan.go.id
                                                               untuk  mendaftarkan  permohonan  serta
                                                               melampirkan persyaratan.
                                                           2.  Apabila    persyaratan     administrasi     telah
                                                               lengkap      maka     DPMPTSP        memproses
                                                               rekomendasi        teknis     kepada       Dinas
                                                               Kesehatan.

                                                           3.  Dinas  Kesehatan  melakukan  peninjauan
                                                               lokasi  dan/atau  rapat  pembahasan  jika
                                                               diperlukan.
                                                           4.  Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud
                                                               angka  4  dapat  difasilitasi/dikoordinasikan
                                                               oleh DPMPTSP.
   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346